Peliput:Meyfi benua
BERITA ONLINE LOKAL, TOMOHON–
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon, menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pandangan Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon.
Paripurna digelar, Senin (14/6/2021) di Ruang Paripurna, dengan dihadiri langsung Wali Kota dan Wakil, Caroll Senduk-Wenny Lumentut
Semua Fraksi baik, Golkar, PDI Perjuangan, serta Restorasi Nurani, dalam pandangan umumnya menerima dan menyetujui Ranperda dimaksud untuk dibahas dalam tahapan selanjutnya sesuai mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku.
Setelah mendengarkan tanggapan tersebut, kemudian dilanjutkan dengan Rapat Paripurna DPRD Kota Tomohon dalam rangka Mendengarkan Tanggapan/Penjelasan Walikota Tomohon Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Mengenai Ranperda Tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tomohon.
Dalam sambutannya, Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk atas nama Pemerintah Kota Tomohon, menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh Fraksi DPRD Kota Tomohon yang masing-masing telah menyampaikan pemandangan umum atas Ranperda yang telah diajukan.
“Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh fraksi yang telah menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah ini untuk dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya yakni pembahasan bersama dengan pihak eksekutif,” ungkapnya
Walaupun menerima dan menyetujui Ranperda, namun semua fraksi meninggalkan beberapa catatan.
Dari Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi terkait pencapaian beberapa indikator ekonomi makro di kota tomohon, seperti halnya capaian indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2020 yang ada diangka 76,69 meningkat dari tahun 2019 yang ada di angka 76.67.
Dengan angka tersebut jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Tomohon berada di peringkat kedua setelah kota Manado.
Walaupun demikian di tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kota Tomohon bertumbuh minus dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kondisi tersebut merupakan dampak yang dirasakan akibat pandemi covid-19.
“Adapun terkait dengan capaian kinerja dari Perusahaan Daerah (PD) dan beberapa masukan dari fraksi partai golongan karya akan kami jadikan catatan penting bagi perbaikan pelayanan dan peningkatan kinerja perusahaan daerah ini kedepannya,” kata Senduk.
Fraksi PDI Perjuangan, memberikan pandangan terkait prestasi capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kedelapan kali berturut-turut.
“kami selaku pemerintah tentunya menyampaikan terima kasih sekali lagi kepada fraksi PDIP dan apresiasi ini akan kami jadikan sebagai pemicu kinerja kami untuk kedepannya, sehingga untuk tahun-tahun kedepan kami akan tetap dapat mempertahankan opini WTP ini,” ujarnya.
“Secara lebih mendalam catatan terkait sistem pengendalian intern yang disampaikan dalam LHP-BPK RI selanjutnya akan dibahas bersama dengan perangkat daerah terkait,” tambahnya.
Kemudian, pandangan Fraksi Restorasi Nurani, memberikan catatan terkait perbandingan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah.
“Kami dapat menjelaskan, realisasi pendapatan tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp667.630.201.368,-sedangkan realisasi belanja dan transfer adalah sebesar Rp657.722.536.985-, sehingga di Tahun 2020 Kota Tomohon mencatatkan surplus sebesar Rp907.664.383,-. Selanjutnya setelah ditambahkan dengan komponen pembiayaan netto, dengan demikian dicatatkan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2020 adalah sebesar rp12.924.902.279,40,-” ungkap Senduk.
Lebih lanjut sehubungan dengan capaian pos belanja dan transfer sebagaimana catatan fraksi Restorasi Nurani, dapat dijelaskan bahwa capaian sebesar 94,25% berarti adanya efisiensi yang dicatatkan dalam komponen belanja daerah sehingga Pemerintah Daerah dapat mencatatkan silpa di tahun anggaran 2020.
Adapun terkait capaian realisasi pendapatan asli daerah (pad) sebesar 68.45% (enam puluh delapan koma empat puluh lima persen) yang menjadi
