MINUT– Patut dipertanyakan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 Kabupaten Minahasa Utara (Minut) hingga kini tak kunjung jelas. Padahal diketahui anggaran negara tersebut sudah ditetapkan antara eksekutif dan legislatif bahkan telah tuntas melewati tahapan evaluasi di Provinsi. Diduga ada oknum terkait di pemerintahan yang sengaja menahan penyesuaian dan realisasi APBDP.
Aktivis pemerhati Minahasa Utara William Luntungan mengatakan, dirinya selaku masyarakat menyayangkan jika informasi ini benar adanya. Kata dia, kasihan pihak-pihak yang membutuhkan dana APBDP itu, apalagi yang bersentuhan dengan masyarakat. Dirinya mendesak TAPD segera memastikan penyesuaian dan realisasi APBDP 2020, mengingat ini sudah akan masuk pada penetapan APBD induk 2021.
“Jangan hanya karena kepentingan segelintir orang kemudian orang banyak dikorbankan. Pemerintahan Minahasa Utara kini sungguh sangat memprihatinkan. Mulai dari dana Covid yang disinyalir terjadi penyalahgunaan sampai APBDP kini tak kunjung kemana rimbanya. Kami mendesak pemerintah agar lebih objektif. Jangan semena-mena mengeluarkan kebijakan,”semprot Will sapaan akrabnya, tadi malam.
Sementara itu, dirinya juga mengkritisi sikap DPRD yang tinggal diam atas persoalan ini. Sepertinya legislatif sudah kehilangan taringnya, sampai-sampai sudah tidak berani bersuara lagi. “Kami meminta juga DPRD turun tangan dalam permasalahan ini. Jangan menunggu bola. Saat menerima informasi seperti ini segera tindaklanjuti. Apalagi sampai ada informasi sengaja diulur-ulur,”tandas aktivis yang dikenal vokal itu.(inor)
