Kasus DanDes Para Hukum Tua di Minut, Akan Mempengaruhi Bupati Joune Ganda Jelang Pilkada 2024

Peliput: INNOR

MINUT, BERITA ONLINE LOKAL – Terhitung hampir 1 tahun berlalu sejak 23 Juni 2023, saat ini apa yang dikhawatirkan oleh sejumlah masyarakat, nyaris terbukti bahkan berbuah manis. Pantas di syukuri kah ? Ternyata sama sekali tidak… Sebab, apa yang terjadi sebenarnya adalah hal yang mencoreng kredibilitas fungsi pengawasan Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selang 1 tahun terakhir.
Bahwa sejak Inspektorat Minahasa Utara memberikan jangka waktu 1 tahun kepada Hukum Tua Desa Gangga Dua dan Desa Nain Satu, dalam menyelesaikan tanggungjawab Dugaan penyalahgunaan Dana Desa di kedua desa tersebut yang terindikasi menyalahgunakan dana desa dengan nilai kurang lebih 300 dan 100 juta kerugian negara, saat ini telah ramai beredar informasi bahkan pemberitaan terkait beberapa Hukum Tua yang terindikasi mengikuti jejak serta contoh yang sama sekali tidak terpuji tersebut dari para Hukum senior mereka.

Hal ini di sampaikan oleh seorang tokoh sekalligus pemerhati Minut Hebat, Ir. Herman Papia saat di temui di kediamannya, pada Selasa, 16 April 2024 di Likupang Barat. Menurut Eman, sapaan akrab sang tokoh, bahwa saat ini telah bermunculan beberapa nama Hukum Tua di Minahasa Utara, yang boleh dikatakan nyaris akan terjerat hukum karena menggunakan dana desa secara sepihak untuk kepentingan pribadi.

Hal itu bukan tidak mustahil dilakukan karena mereka berpandangan bahwa ketika dana desa digunakan untuk urusan pribadi, mereka mempunyai waktu yang cukup untuk mengembalikan uang tersebut, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan yang sangat mengenakan dari Aparat Penegak Hukum.

“Saya tidak faham, paradigma apa yang di jadikan dasar pertimbangan dari pihak Inspektorat dan Kejaksaan sehingga boleh memberikan waktu 1 tahun kepada para hukum Tua yang nyata-nyata terbukti wajib mendapatkan sanksi karena telah menyalahgunakan dana desa, tidak ada punishment yang memberikan efek jera, bahkan terkesan melindungi. Herman Papia menambahkan, “jika memang ada aturan yang membolehkan diberikannya waktu 1 tahun kepada Hukumtua yang teribukti memanipulasi dana desa, mana aturan itu ? Kenapa tidak disosialisasikan kepada masyarakat, agar masyarakat tidak sembarangan membuang sampah kemarahan kepada pemimpinnya
yang ada di desa.

Senada dengan Ir. Herman Papia, Suharni Laode, seorang warga masyarakat asal desa BulutuiI Kecamatan Likupang Barat, juga turut memberikan masukan, “Karena ini berhubungan dengan citra dan nama baik Pemerintahan JG KWL, maka sebaiknya Pak Bupati Joune Ganda mengambil sikap tegas, sebab jika berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak seorang Hukum Tua yang terbukti menyelewengkan dana desa bisa dikasih waktu 1 tahun lagi sesudah ada LHP atau LHA, maka harapan dan maksud pihak Inspektorat untuk menyelamatkan uang negara, hari ini boleh dibilang gagal total. Ini bisa dibuktikan dengan apa yang terjadi di Desa Gangga II terkait dugaan penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2022.

Sebagai seorang yang mengaku begitu menghormati dan mengidolakan bapak Bupati Joune Ganda, Suharni berharap agar Bupati dapat mencegah peluang-peluang terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana desa ke depan, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa pada khususnya serta kepada Daerah Minahasa Utara pada umumnya.

“Kejadian seperti ini, so pasti mempengaruhi nama baik Bupati Joune Ganda nanti dalam pertarungan di pilkada 2024 nanti, termasuk kami sendiri, sebetulnya sangat mengidolakan pak Bupati Joune Ganda, dengan kejadian ini sudah pasti kami tidak lagi mendukungnya kembali, karena tingkat kepercayaan kami sudah tidak ada lagi karena terkesan melindungi mereka, kami akan memilih pemimpin baru nanti yang bisa memberantas korupsi yang menyalagunakan dana desa” ujar salah satu warga Bulutui, Suharni