BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – Pemerhati Sosial Politik, Novianto Topit menanggapi berbagai isu yang meyerang pribadi Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri. Isu tersebut dijadikan dalil bahwa Maurits tidak layak memimpin Kota Bitung pada periode berikutnya.
Menanggapi hal itu, Novianto yang juga aktivis mahasiswa mengatakan, kritik merupakan instrumen yang baik untuk kehidupan demokrasi, suatu penilaian terhadap kenyataan dalam perspektif norma.
Namun, harus dibangun diatas pondasi pengetahuan dengan mengedepankan etika dan menawarkan solusi sehingga tidak membabibuta dengan isu-isu murahan, apalagi ada akun-akun buzzer yang diorganisir.
“Saya sesalkan isu belakangan ini bertebaran di media sosial yang dilakukan oleh segelintir orang ditujukan ke Pemerintah Kota Bitung cenderung menyerang wilayah privat Wali Kota yang terkesan membabi buta,” ucapnya kepada awak media, Minggu (19/5/2024).
“Sebagai sosial kontrol, kritik yang ditujukan ke pemerintah daerah, bicara soal kinerja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban mereka terhadap masyarakat, bukan justru menyerang ranah privat kepala daerah yang tidak ada kaitannya dengan masyarakat dan kinerja pemerintah daerah,” ungkap Novianto.
Dirinya mengatakan 3 (tiga) tahun kepemimpinan Maurits Mantiri telah berhasil membawa Bitung mengalami perubahan. Saat dilantik jadi Wali Kota terpilih, Maurits Mantiri dihadapkan dengan berbagai kondisi pemerintah daerah dan problem masyarakat ditengah situasi COVID-19 yang meluluhlantakkan berbagai sendi kehidupan baik ekonomi, sosial dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan.
“Wali Kota Maurits tidak pernah menaruh rasa pesimis dalam menanggapi masalah pembangunan di tengah situasi Pandemi COVID-19 saat itu. Hal itu dibuktikan dengan langkah strategis percepatan penanganan COVID-19 dengan hasil yang signifikan tahun pertama menjabat di tengah kondisi saat itu, pembangunan tetap berjalan mesti mengalami hambatan COVID-19, namun itu semua dapat diatasi di tengah kesulitan yang dialami dalam mewujudkan program yang telah dicanangkan,” tutur Novianto.
Sejumlah prestasi berhasil ditorehkan kepemimpinan Maurits menjadi Wali Kota Bitung, Maurits telah berhasil menaikkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam kurun waktu tahun 2021-2023. Hal ini merujuk dari data Badan Pusat Statistik, dimana tingkat IPM mengalami kenaikan baik dari sisi jumlah maupun persentase.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kota Bitung mengalami kemajuan yang signifikan dengan persentase pada tahun 2021 sebesar 74,20 persen pada tahun 2022 sebesar 74,70 persen sedangkan pada tahun 2023 sebesar 75,11 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak,” jelas Novianto.
Sementara itu lanjut Novianto, Kota Bitung meraih peringkat 5 besar secara nasional di bidang pelayanan publik, baik dalam program jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) hingga pelayanan kesehatan cukup memakai KTP.
“Dirjen Dikdukcapil Kemendagri RI Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH secara khusus mengapresiasi Wali Kota, dimana Wali Kota yang sejak awal untuk pelayanan di bidang kesehatan cukup dengan KTP Elektronik,” pungkasnya.
Novianto juga menambahkan, telah banyak pondasi dan akselerasi pembangunan yang telah diletakkan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri melalui berbagai program Bitung Hebat. Sehingga tidaklah fair’ dan tidaklah logis jika pondasi yang telah diletakan secara baik itu, tidak diselesikan hingga tuntas.
“Sangat jelas terlihat, beliau ada komitmen dan konsistensi untuk membangun Bitung secara serius di berbagai bidang, baik infrastruktur, penataan kota, pendidikan, kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Intinya Bitung secara signifikan mengalami perubahan. Dan beliau (Maurits Mantiri) layak untuk melanjutkan kepemimpinan untuk periode kedua” tukasnya.
Novianto pun menyadari, memang sehebat apapun akselerasi pembangunan itu pasti ada saja yang merasa tidak terpuaskan. Itu pasti. Namun yang terpenting jangan sampai ritme pembangunan di Bitung yang sudah baik ini justru terhambat hanya karena ingin coba-coba berganti pimpinan.
“Bijaklah bermedia sosial agar tidak menyerempet ke ranah pribadi dengan ujaran kebencian yang dapat menimbulkan persoalan hukum,” tutupnya.
