BERITA ONLINE LOKAL, MINUT— Kantor DPRD Kabupaten Minahasa Utara ramai dipenuhi Tenaga Harian Lepas (THL) guru, Damkar dan perangkat desa yang mengabdi di Minut ini. Aksi demo yang dilaksanakan Jumat (18/12) hari ini untuk menuntut hak gaji mereka yang sampai saat ini belum diterima.
Ketua Komisi I DPRD Minahasa Utara, Edwin Nelwan menyatakan bahwa anggota dewan sudah memperhatikan, dan jadi catatan penting bagi Badan Anggaran (Banggar) dan dari fraksi Golkar memang sangat menjadi perhatian khusus siltap perangkat desa yang menjadi hak mereka.
“Perangkat desa itu dalam situasi Covid mereka itu tidak mendapatkan batuan baik BLT dan lainnya jadi mereka itu sangat membutuhkan gaji mereka. Jadi pemerintah harus perhatikan dan wajib untuk dibayarkan, karena itu sudah tertatah dalam APBD-P dan sudah diparipurnakan maka Dinas Keuangan wajib dibayarkan,” kata Nelwan
Lanjut Nelwan, bila terjadi kekosongan kas dan tidak dapat mebayarkan, maka itu murni kesalahan eksekutif. “Dan bila itu terjadi maka saya bisa katakan terjadi pembohongan terhadap DPRD dan masyarakat. Dalam paripurna mereka sudah menyatakan menyanggupi untuk membayar, anggaran ada dan sudah tersedia dan akan dibayarkan, dan perlu digaris bawahi jangan sampai terjadi pemangkasan dana Siltap,” jelas Nelwan.
Sementara itu, Joseph Dengah yang juga anggota dewan dari partai Golkar angkat bicara. Menurut Dengah hal ini sudah jelas bahwa DPRD sudah mengetuk anggaranya berarti uangnya ada, “Jadi seandainya uangnya tidak ada ini patut dipertanyakan dikemanakan,” ujar Dengah yang siap untuk mengawal hak dari THL dan perangkat desa.
Demo yang dilakukan THL dan perangkat desa di kantor DPRD ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Denny Kamlon Lolong, S.Sos, Wakil Ketua Dewan Olivia Mantiri, ketua komisi satu Edwin Nelwan dan Joseph Dengah.
