Manado, Berita Online Lokal.Com- SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat dalam menjalankan pengelolaan sekolah, memprioritaskan murid penerima Program Indonesia Pinter (PIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat DR Florensia Rembet MPd saat ditemui awak media, Rabu (26/7/2023) diruang kerjanya mengatakan, pungutan uang komite sekolah sebesar Rp 100 ribu sudah ada sejak sebelum dirinya menjadi sebagai kepala sekolah.
Menurutnya, ketika sesudah dilantik sebagai kepala sekolah, pihaknya mengadakan rapat dengan orang tua murid, guna menentukan kelanjutan dari pungutan uang komite sekolah tersebut.
Florensia Rembet menjelaskan, dalam rapat, orang tua murid setuju untuk melanjutkan partisipasi uang komite tanpa ditentukan besarannya.
“Kami memang ada dana BOS, tetapi tidak bisa membayar guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik dan MPTK. Kalau untuk kegiatan eskul, sebagian besar telah ditata di dana BOS,”jelas Rembet.
Rembet menegaskan, adapun pungutan uang komite tidak dipaksakan karena dalam bentuk partisipasi. Pihak sekolah bahkan memberikan prioritas bagi murid penerima PIP dan PKH untuk dibebaskan dari pungutan uang komite atau juga uang dapat dicicil.
Khusus murid yang telah tamat dan akan mengambil ijasah tidak dipungut bayaran. Untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pihak sekolah melalui toko sekolah menyediakan paket baju olah raga, baju batik, atribut, topi, dasi, kaos kaki dan ikat pinggang dengan biaya sekitar Rp 500 ribu.
Diketahui Komisi 4 DPRD Provisi Sulut dalam beberapa kesempatan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Kepala Dinas Dikda Sulut, juga selalu mengingatkan kepada kepala sekolah agar tidak membuat kebijakan yang berdampak pada kegiatan pungutan liar di sekolah.(JoTam)
