BERITA ONLINE LOKAL, MINUI– Posisi strategis Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) di masyarakat, selalu menarik politisi, untuk memanfaatkan jejaring dan kewenangan jabatan untuk keuntungan politik kelompoknya.
Tak heran setiap kali ada momen pesta demokrasi, semisal pemilihan kepala daerah (Pilkada), isu netralitas aparatur Negara ini, selalu dibahas dalam ruang diskursus oleh penyelenggara Pemilu maupun lembaga pemerhati Pemilu. Hal ini didasari realitas bahwa ASN acap kali terlibat politik praktis.
Diantara Tiga kelompok aparatur Negara tersebut, ternyata ASN menjadi yang paling sering terlibat melakukan pelanggaran aturan netralitas dalam pemilu, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Hal ini diungkap Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Supriyadi Pangellu, SH saat menjadi pembicara pada rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara dengan jajaran pejabat ASN, TNI dan Polri di Minahasa Utara, Senin (10/08).
“Belajar dari pengalama di Pemilu 2019, kami optimis bersama ASN, TNI, POLRI kita bisa wujudkan pesta demokrasi yang berkualitas, meski ditengah pandemi. Meski diakui, pada Pilpres 2019 di Sulawesi Utara, ada banyak kasus yang diproses adalah terkait dengan netralitas ASN. Kecuali TNI dan Polri yang memang tidak ditemukan pelanggaran,” ungkapnya.
Menurut mantan pimpinan Panwaslu Kepulauan Talaud dan juga Bawaslu Kota Manado ini, bahwa sukses Pemilu bukan semata-mata hanya karena peran dari Bawaslu, tetapi dari semua stakeholder, termasuk TNI dan Polri. Oleh karena itu, pertahankan kodusifitas kerjasama dari semua stekholder pemilu.
“Kita ketahui bersama bahwa Pilkada 2020 berbeda dengan Pemilu sebelumnya. Pilkada kali ini kepentingan politiknya lebih tinggi, sehingga gesekan-gesekan lebih besar. Oleh karenanya, ini menjadi warning bagi Bawaslu untuk bekerja maksimal,” ungkapnya.
Pangellu berharap pada Pilkada 2020, jumlah kasus pelanggaran netralitas oleh ASN bisa turun dari angka sebelumnya karena di Pilpres Kemarin Provinsi Sulawesi Utara penyumbang angka tertinggi di Indonesia terkait dengan ketidak netralkan ASN.
“Bawaslu akan melakukan pengawasan netralitas di media sosial, karena situ banyak terjadi pelanggaran netralitas. Memposting, membagikan, atau sekedar like atau menyukai postingan visi misi dan program, juga gambar paslon, sudah masuk kategori pelanggaran. Jadi sebaiknya menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal itu,” imbau Pangellu.
