BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Kota Bitung. Momentum ini seperti menjadi “kado” yang sangat spesial bagi jajaran pemerintah dan seluruh masyarakat Kota Bitung di akhir bulan Mei 2026.
Tak main-main, dua prestasi luar biasa yakni Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan terbaik 1 Kategori Pengendalian Inflasi tingkat Kota berhasil dibawa pulang oleh sang nahkoda, Wali Kota dan Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar dan Randito Maringka.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Corong Aspirasi Rakyat (C.A.R) Indonesia, Fangki Ali mengapresiasi kinerja Hengky-Randito bersama jajarannya.
“Patut diapresiasi, ini salah satu bukti dan niat jajaran Pemkot Bitung dibawah nahkoda Wali Kota dan Wakil Walikota untuk terus membangun Kota Bitung yang lebih maju demi kesejahteraan masyarakat,” ucap Fangki saat bersua awak media, Sabtu (30/5/2026).
Dirinya pun menyentil, raihan dua penghargaan tersebut tidak lepas dari kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Kota Bitung bersama DPRD Kota Bitung.
“Kita jangan lupa, ada juga peran atau andil dari legislatif (DPRD). Karena para wakil rakyat berperan penting dalam fungsi legislasi dan penganggaran (membahas serta menetapkan APBD), serta fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola keuangan Pemkot berjalan transparan dan akuntabel. Itu tidak bisa dipungkiri,” tegas Fangki.
Fangki pun menjelaskan, dalam Fungsi Anggaran (Budgeting), DPRD bersama Pemkot menyusun, membahas, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar program pembangunan tepat sasaran.
“Fungsi Pengawasan (Controlling), DPRD mengawasi pelaksanaan program Pemkot dan penggunaan anggaran melalui rapat dengar pendapat dan kunjungan lapangan, dan terakhir pengawasan ataupun tindaklanjut, dimana DPRD memastikan Pemkot menindaklanjuti hasil pemeriksaan laporan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini bukti sinergi yang solid antara eksekutif (Pemkot) dan legislatif (DPRD) menjamin pengelolaan keuangan publik diakui oleh lembaga berwenang, yakni BPK,” jelasnya.
Fangki berharap Pemkot Bitung tidak cepat puas atas capaian yang diraih. Apalagi opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya capaian ini tidak membuat lengah. Tantangan tata kelola pemerintahan ke depan semakin kompleks dan membutuhkan budaya integritas yang lebih kuat. Terus perbaiki tata kelola dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
