Manado, Berita Online Lokal.Com- Anggota Komisi I DPRD Sulut Henry Walukow menyoroti usulan Pokok Pikiran (Pokir) yang diangkat lewat jaring aspirasi sering terabaikan.
Henry Walukow kepada awak media, Selasa (14/1/2025) mengatakan, ke depan DPRD Sulut perlu melakukan evaluasi terkait Pokir Anggota DPRD yang turun menyerap aspirasi di Dapil.
“Dibutuhkan sebuah regulasi yang mengatur berapa persen Pokir anggota DPRD yang dapat diakomodir, sehingga bisa diukur saat mengisi aplikasi sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) pemerintah provinsi,”ucap Anggota DPRD Dapil Minut-Bitung.
Henry Walukow juga berharap, ada transparansi dan penjelasan terkait input data, agar ada evaluasi terkait usulan Pokir yang di setujui maupun yang tidak disetujui. (JoTam)
