BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – Dukungan terhadap percepatan hilirisasi komoditas perkebunan terus mengalir dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Bitung yang mulai nampak diatensi para wakil rakyat.
Hal ini dibuktikan saat Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Bitung menggelar rapat kerja dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (13/1/2026).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi 2 DPRD Bitung, Kyrie Inggrit Janis dalam rangka menindaklanjuti kunjungan kerja Komisi 2 bersama Komisi 3 terkait percepatan program hilirisasi perkebunan dan pencegahan limbah.
Dalam kesempatan tersebut, Kyrie menegaskan, bahwa hal ini sebagai komitmen dalam menyukseskan program strategis dari Presiden Prabowo Subianto yang diyakini mampu mengembalikan kejayaan Indonesia, terlebih khusus Kota Bitung sebagai kekuatan besar di sektor perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
“Tentunya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya pada komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang telah lama dan salah satu menjadi unggulan daerah,” tukas politisi muda Partai Gerindra.
Senada dengan itu, Paulus Denny Liemitang menegaskan, bahwa hilirisasi perkebunan sangat penting digarap agar komoditas unggulan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, melainkan diolah menjadi produk turunan bernilai tambah.
Dengan demikian, kesejahteraan petani meningkat, daya saing produk nasional semakin kuat, dan kontribusi sektor perkebunan terhadap daerah semakin besar.
“Adanya program ini kami (DPRD) optimis program peremajaan dan perluasan lahan perkebunan kelapa dalam serta program hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat”, ujarnya.
Denny yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bitung, mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian beserta jajaran dalam memastikan program ini benar-benar berjalan nyata.
Disisi lain, Srikandi Partai Golkar, Melia A. Moesrin dalam kesempatannya, menyatakan bahwa keserius Presiden Prabowo dan Menteri Pertanian beserta jajaran untuk mengimplementasikan sehingga betul-betul bisa terealisasi, harus dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bitung dalam mensejahterahkan masyarakat pada sektor perkebunan dan pertanian.
Tentunya lanjut Melia, kesiapan berada di tangan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, harus dibarengi dan diwujudkan melalui pemenuhan data petani.
“by name, by address yang akurat. Nah ketika datanya sudah lengkap, baru siap diimplementasikan. Sebagai wakil rakyat, kami akan memastikan pengawasan program ini agar berjalan baik,” tuturnya.
Jika program ini berjalan baik, ia pun memastikan, bisa membuka banyak lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ini momentum besar. Kalau lapangan kerja terbuka, maka pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung otomatis bergerak,” pungkas Melia.
Sementara itu, anggota Komisi 3, Yani Ponengoh dalam kesempatannya juga mengingatkan kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap limbah.
“Hilirisasi perkebunan tentu bertujuan meningkatkan nilai tambah ekonomi namun juga menghasilkan limbah yang berdampak signifikan jika tidak dikelola dengan baik,” ucapnya.
Namun adapun peluang dan dampak positifnya jika dikelola secara berkelanjutan melalui prinsip ekonomi sirkular, limbah hilirisasi yang dapat memberikan manfaat.
“Energi terbantukan, dapat diolah menjadi pupuk kompos untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia, dan beberapa jenis limbah organik dari industri hilir perkebunan memiliki potensi sebagai bahan baku pakan ternak alternatif,” jelas Yani.
Yani pun kembali menegaskan, untuk memitigasi dampak negatif, diperlukan penguatan regulasi seperti AMDAL dan pengawasan ketat terhadap standar pembuangan limbah oleh pemerintah.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bitung, Steven Prok, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Merianti Dumbela bersama jajaran.
