BERITA ONLINE LOKAL,MINUT– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka Catatan dan Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tahun 2021, di ruang sidang DPRD Minut. Senin (25/04/22)
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Denny Kamlon Lolong dihadiri Bupati Joune Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin Wiliam Lotulung, Forkopimda dan seluruh jajaran OPD Pemkab.
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda,SE menyampaikan apresiasi dan terima kasih karena agenda tahunan penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang diserahkan ke DPRD untuk dikaji dan diberikan catatan serta rekomendasi oleh Pansus LKPJ DPRD Minut.
“Dimimbar dewan yang terhormat ini saya atas nama pemerintah kabupaten Minahasa Utara, dari lubuk hati yang paling dalam menyampaikan rasa bangga, salut dan apresiasi disertai penghargaan yang tinggi kepada pimpinan dan anggota DPRD khususnya Pansus LKPJ yang sudah berkeja keras melakukan pengawas dan memberikan catatan kritis dan rekomendasi. Hadirin yang berbahagia, LKPJ tahun 2021 yang saya ajukan telah melalui mekanisme pembahasan yang dinamis, baik dalam rangka mempersatukan ide dan gagasan maupun dalam mengkritisi substansi materi. Namun saya harus bisa memahami sikap kritis dan rasional segenap pimpinan dan anggota DPRD lebih khusus ketua dan anggota panitia khusus LKPJ merupakan suatu hal yang membanggakan, bahwa keseluruhan proses pembahasan telah dilaksanakan dalam bingkai-bingkai demokrasi yang serasi dan kerjasama yang tinggi dalam suatu komitmen mewujudkan Minahasa Utara hebat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat berlandaskan iman dan gotong royong,” ucap Bupati.
Bupati JG, menambahkan pihaknya berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi pansus atas saran dan kritik yang pernah disampaikan oleh Pansus terhadap rekomendasi itu dalam mengikuti aturan dan demi kepentingan rakyat guna kepentingan masyarakat yang makmur dan sejahtera.
“Kami menyadari, bahwa sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam mendinamisasian roda pemerintahan dapat berjalan lancar berkat DPRD, Forkopimda dan seluruh masyarakat. Dukungan dimaksud bukan hanya sebatas materi tetapi juga kritik dan saran yang positif dan konstruktif sebagai dinamika di daerah,” ujar Bupati mengakhiri sambutan. (**)
Inilah catatan dan rekomendasi Pansus LKPJ Kepala Daerah tahun anggaran 2021.
Diantarany;
1) PERLU DIREVISI PERATURAN BUPATI NO 23 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2021 YANG MENGATUR TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI.
2) PENTINGNYAPEMBANGUNAN GAPURA BATAS ANTAR DESA/ KELURAHAN SEHINGGA MEMPERJELAS BATAS WILAYAH YANG ADA DI MINAHASA UTARA.
3) UNTUK MEMAKSIMALKAN PELAYANAN KESEHATAN, SEGERA MELENGKAPI FASILITAS KESEHATAN BAIK DI DINAS KESEHATAN MAUPUN DI PUSKESMAS SEPERTI:
-PENGADAAN MOBIL AMBULANCE UNTUK SELURUH PUSKESMAS,
-REHABILITASI GEDUNG PUSKESMAS AIRMADIDI ATAUPUN BISA DILAKUKAN RELOKASI MENGINGAT LOKASINYA YANG SANGAT SEMPIT,
-REHABILITASI PUSKESMAS MUBUNE,
-PENYEDIAAN LISTRIK YANG BAIK DI PUSKESMAS BATU, KARENA SERING TERJADI PEMADAMAN DI AREA TERSEBUT.
-PERBAIKAN KANTOR DINAS KESEHATAN DAN GUDANG OBAT.
4) KANTOR PEMERINTAH YANG PERLU DIPERBAIKI SEPERTI :
-KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KANTOR CAMAT DIMEMBE, KANTOR CAMAT AIRMADIDI, KANTOR CAMAT WORI.
-KANTOR CAMAT LIKUPANG BARAT YANG BERADA DILOKASI YANG MEMILIKI STRUKTUR TANAH YANG LABIL DAN RAWAN BENCANA, SEHINGGA PERLU DILAKUKAN RELOKASI.
PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN PENGADAAN MOBIL KELILING MENUNJANG PENGADAAN ADMINISTRASI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
-PEMBANGUNAN SARANA AIR BERSIH DI DINAS PENDIDIKAN DAN BKPSDM
5) DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN PERLU PENGADAAN BANGUNAN UNTUK PENEMPATAN ALAT PENGUJIAN TERA ULANG DINAS PERDAGANGAN.
6) PERALATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN PERLU DIPERBAIKI DALAM RANGKA PELAYANAN SERTA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH.
7) BANTUAN KEPADA PETANI DAN NELAYAN YANG ADA DI MINAHASA UTARA PERLU DITINGKATKAN DENGAN MENGALOKASIKAN ANGGARAN YANG CUKUP PADA PRASARANA. KEGIATAN PELATIHAN DAN PENGADAAN SARANA
8) PENGAJUAN PROPEMPERDA OLEH BAGIAN HUKUM BERDASARKAN PRIORITAS DISERTAI DENGAN DUKUNGAN ANGGARAN, SESUDAH ITU DIAJUKAN KE DPRD.
9) MEMAKSIMALKAN PENGANGGARAN 1% DI INSPEKTORAT PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA, MENAMBAH PERSONIL ASN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA OPTIMAL.
MENYIAPKAN RUANGAN YANG REPRESENTATIV UNTUK SIDANG MAJELIS TUNTUTAN PENYELESAIAN GANTI RUGI (TPTGR).
10) DIHARAPKAN INTERVENSI YANG MENJADI BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TERMASUK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR KEK PERIWISATA LIKUPANG, SERTA MEMPERBANYAK IVENT SEHINGGA MENARIK MINAT WISATAWAN BAIK
DOMESTIK MAUPUN INTERNASIONAL. MEMPERCEPAT RANPERDA INSENTIF PAJAK DAN RETRIBUSI DI PERIWISATA LIKUPANG, SEHINGGA DAPAT MENDORONG INVESTASI KEK
11) DI BIDANG INFRASTRUKTUR, AGAR SEGERA MELAKUKAN PERBAIKAN JALAN YANG RUSAK DAN MEMBANGUN AKSES JALAN UNTUK MEMPERMUDAH TRANSPORTASI MASYARAKAT, TERMASUK YANG ADA DI AIRMADIDI SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN.
DI SAMPING ITU JUGA DIHARAPKAN ADANYA ANGGARAN UNTUK PERBAIKAN/ PEMELIHARAAN LAMPU JALAN DAN PEMANGKASAN POHON DENGAN PENGADAAN MOBIL HIDROLIK.
12) ADANYA PENAMBAHAN ARMADA MOBIL PEMADAM KEBAKARAN DAN PEMASANGAN HYDRANT DI SETIAP KECAMATAN, UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA YANG BERADA DI WILAYAH LIKUPANG YANG JARAKNYA JAUH DARI IBUKOTA KABUPATEN.
13) DALAM RANGKA MEMPERLANCAR TELEKOMUNIKASI SERTA MENGURANGI BLANKSPOT DI WILAYAH MINAHASA UTARA, DIHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN JARINGAN SEPERTI PENAMBAHAN TOWER.
14) CSR DARI PERUSAHAAN YANG BEROPERASI DI VILAYAH MINAHASA UTARA AGAR DAPAT DIINVENTARISIR DAN MAKSIMALKAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
15) PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN BAIK ANGGARAN MAUPUN KEGIATAN DISETIAP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LEBIH DIMAKSIMALKAN AGAR DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA, DAN APABILA ADA KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH YANG SUDAH SELESAI LANGSUNG DIBAYARKAN DI TAHUN ANGGARAN TERSEBUT, BUKAN MENJADI HUTANG DI TAHUN BERIKUTNYA.
16) KEGIATAN-KEGIATAN DI OPD HARUS DIRENCANAKAN SECARA MATANG, AGAR TARGET KINERJA BISA TERCAPAI, TERUTAMA YANG MENYENTUH KEPENTINGAN MASYARAKAT MINAHASA UTARA. SALAH SATU CONTOH PENGANGGARAN KEGIATAN JARINGAN INTERNET DI DINAS KOMINFO YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN TEPAT PADA WAKTUNYA, SEHINGGA KEGIATAN TERSEBUT TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DAN MENIMBULKAN KERUGIAN KEPADA SEMUA PIHAK DIKARENAKAN TIDAK MEMPERHITUNGKAN DENGAN CERMAT WAKTU PELAKSANAANNYA. UNTUK ITU, PANSUS MENDORONG AGAR SUPAYA KEGIATAN TERSEBUT DAPAT DILAKUKAN DI TAHUN 2022.
17) PENGALOKASIAN ANGGARAN DI SETIAP OPD HARUS PROPORSIONAL DENGAN MEMPERHATIKAN VISI DAN MISI BUPATI, JUGA KEBUTUHAN OPD YANG BERSANGKUTAN UNTUK MELAKSANAKAN TUPOKSINYA SECARA MAKSIMAL.
