gambar

Rapat Paripurna LKPJ, Yulius Selvanus : Rekomendasi DPRD Adalah Kompas Agar Tetap Di Jalur Yang Benar

Manado, Berita Online Lokal. Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Sulut Tahun 2025, Rabu (25/3/2026) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen (F-PDIP) didampingi Wakil Ketua Michaela Paruntu (F-Golkar), Wakil Ketua Royke Anter (F-Demokrat) dan Stella Runtuwene (F-Nasdem) bersama para anggota DPRD lainnya.

Hadir juga dalam rapat paripurna, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Plt Sekprov Dani Mangala, Forkopimda dan undangan lainnya.

Dalam Rapat Paripurna, Plt Sekretaris DPRD Niklas Silangen membacakan surat masuk dari Sekretariat Daerah, perihal Penyampaian LKPJ Gubernur tahun 2025.

Sementara itu Gubernur Sulut Yulius Selvanus dalam pidato mengatakan, penyampaian LKPJ adalah instrumen transparansi dan akuntabilitas yang menghubungkan mandat rakyat yang dijalankan eksekutif dengan fungsi pengawasan legislatif.

Menurutnya, forum penyampaian LKPJ menjadi momentum evaluasi bersama, untuk menakar sejauh mana kapal besar Sulut telah berlayar sesuai kompas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disepakati bersama.

Yulius Selvanus juga menjelaskan, pendapatan daerah setelah melalui proses perubahan, target pendapatan daerah di tahun anggaran 2025 ditetapkan menjadi Rp. 3.789 triliun dan target yang berhasil direalisasikan adalah Rp. 3.652 triliun.

“Capaian realisasi pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh digitalisasi layanan pajak kendaraan bermotor serta aset daerah yang lebih produktif,” ucap jenderal purnawirawan kopasus.

Sementara itu untuk belanja daerah setelah mengalami perubahan pada APBD 2025 ditetapkan sebesar Rp 3.635 triliun dengan realisasi mencapai Rp. 3.321 triliun atau 91,36 persen.

Yulius Selvanus juga menegaskan, setiap program yang mendapat catatan kritis dari DPRD telah di evaluasi secara mendalam, terutama mengenai ketepatan waktu pelaksanaan dan rekomendasi DPRD, adalah kompas yang membantu, agar tetap pada jalur yang benar. (JoTam)