Peliput: INNOR
MINUT, BERITA ONLINE LOKAL-Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terus berbenah. Dibawah kepemimpinan Duo Magister itu, Bupati Joune JE Ganda SE MAP dan Wakil Bupati Kevin W Lotulung SH MH, index Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021 trendnya baik, bahkan nilainya mencapai angka 74,5 persen, lebih tinggi 2 persen angka nasional yang rata-rata 72,4 persen.
Angka SPI 2021 Minahasa Utara itu, sesuai data SPI Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.H Halini disampaikan Tim Tenaga Ahli KPK, bersama tim SPI kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, di Pendopo Kantor Bupati Minut, Senin (11/7) yang dipimpin Sekretaris Daerah Drs Rivino Dondokambey.
Kini, sosialisasi SPI tahun 2022 di Kabupaten Minahasa Utara telah dicanangkan, dan direncanakan akan dilakukan survei terhadap 200.000 responden.
Ario Kristianto selaku Tenaga Ahli KPK mengajak kerjasama Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara, untuk bekerja sama dan membantu KPK memperoleh data secara manual, terkait penilaian integritas, karena tak semua masyarakat responden memiliki akses smartphone aplikasi WhatsApp untuk disurvei.
Kepala Dinas Kominfo Drs Theodore Lumingkewas mendampingi Sekda Minut, mengajukan pertanyaan ke tim KPK.
“Survei penilaian integritas oleh KPK, apakah sifatnya kemitraan atau kolaboratif aksi antara masyarakat, KPK dan pemerintah daerah,” kata Lumingkewas, seraya mengatakan, survei ini sudah menjadi agenda tahunan dan sudah tersusun di dalam RPJMN sampai tahun 2024, setelah 2024 baru akan dievaluasi apakah akan tetap dilakukan setiap tahun atau 2 tahun sekali,” jelasnya.
“Nilai anti korupsi itu diambil dari nilai SPI full 100%. Jadi dimohonkan kerjasamanya, untuk kita sukseskan survei penilaian integritas ini,” tukas Ario dari KPK.
Bupati Joune Ganda melalui Sekertaris Daerah Rivino Dondokambey, mengapresiasi atas pertemuan tersebut.
“Atas nama bupati dan wakil bupati kami menyampaikan terima kasih atas audiensi dengan perangkat daerah, dan pihaknya telah bertemu dengan Bupati Joune Ganda SE MAP. Bahwa survei ini juga sudah menjadi bobot penilaian dari Kemenpan-RB, yang mana kalau sudah masuk pandemi, sudah bersifat magatori. Sedangkan untuk penyusunan bobotnya sendiri sudah sebanyak 16% untuk nilai anti korupsi. Kami sangat mengharapkan bantuan dan kerja sama dari teman-teman di pemerintah daerah, terutama perangkat daerah, karena datanya sangat banyak dari perangkat daerah,” kata Dondokambey. (**)
