Manado, Berita Online Lokal. Com- Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Amir Liputo mengkritisi pembangunan daerah perbatasan RI di Kabupaten Talaud yang masih minim infrastruktur.
Ini terungkap pada saat rapat pembahasan Pansus LKPJ tahun anggaran 2024 dengan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Hendry AW Kaitjily Kamis (10/4/2025) diruang rapat paripurna.
Menurutnya, Pemerintah Pusat sangat menaruh perhatian bagi pembangunan dan masyarakat yang ada di daerah perbatasan, namun ternyata belum sepenuhnya terealisasi.
Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Talaud khususnya bidang energi, Telekomunikasi dan Perikanan justru masih jauh dari harapan bahkan menjadi potret suram di sana.
Sementara itu Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Hendry AW Kaitjily mengakui akan keterbatasan energi di daerah perbatasan tersebut.
Hendry Kaitjily menambahkan, di sejumlah desa yang ada disana justru hanya bisa menikmati aliran listrik 8 jam sehari dan ini membuat masyarakat tidak nyaman.
Bahkan kendalanya bukan hanya listrik tapi juga infrastruktur telekomunikasi yang masih terkendala di sana.
Begitu juga infrastruktur di bidang perikanan menjadi permasalahan masyarakat disana, dikarenakan pelabuhan perikanan berada di Kota Bitung.
Dijelaskannya, jarak yang jauh dari Talaud ke Bitung menjadi kendala bagi masyarakat saat memasarkan hasil tangkapan ikan, sehingga membuka cela prakrek penjualan ikan di tengah laut.
Melihat kondisi ini maka Amir Liputo selaku Ketua Pansus LKPJ mengatakan merekomendasikan hasil pembahasan ini untuk diteruskan ke Gubernur Sulut. (JoTam)
