BERITA ONLINE LOKAL, SANGIHE — Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2026. Kegiatan ini digelar di Tahuna Beach Hotel, Selasa (22/4/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menyatakan bahwa Musrenbang bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan, melainkan forum strategis untuk memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat.
“Perencanaan yang baik harus lahir dari pemahaman yang mendalam terhadap akar persoalan, bukan sekadar mengisi dokumen dengan target kerja yang tidak menyentuh solusi nyata,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa setiap program dan kegiatan harus disusun berdasarkan kajian mendalam terhadap akar masalah serta merujuk pada regulasi yang berlaku. Bupati juga menyoroti masih maraknya pengulangan isi dokumen perencanaan dari tahun ke tahun, tanpa perubahan signifikan terhadap persoalan yang tetap berulang.
Thungari turut menegaskan pentingnya integrasi Sapta Membara, tujuh arah kebijakan prioritas pembangunan daerah, ke dalam seluruh dokumen perencanaan seperti RENSTRA, RENJA, dan RKPD serta RPJMD. Menurutnya, Sapta Membara bukan sekadar jargon, melainkan komitmen nyata yang harus menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan dan rawan bencana seperti Sangihe.
Tujuh prioritas utama yang menjadi sorotan Bupati antara lain:
- Tata kelola pemerintahan: Birokrasi yang belum efisien, rendahnya inovasi, dan digitalisasi yang belum optimal.
- Pemenuhan kebutuhan dasar: Masalah akses air bersih, listrik, pangan, dan telekomunikasi di daerah terpencil.
- Pertumbuhan ekonomi: Minimnya kajian terhadap potensi sektor unggulan seperti perikanan, perkebunan, dan UMKM.
- Peningkatan pelayanan sosial: Ketimpangan akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta tingginya angka pengangguran muda.
- Pelestarian budaya dan religius: Tantangan mempertahankan identitas lokal di tengah arus modernisasi.
- Pengelolaan sumber daya alam: Risiko bencana dan eksploitasi sumber daya yang belum berkelanjutan.
- Pemberdayaan generasi muda: Bonus demografi yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Lebih lanjut, Thungari meminta seluruh perangkat daerah agar menyusun program berdasarkan data yang valid dan terbarukan, bukan data asal-asalan. Ia mencontohkan pentingnya akurasi data kemiskinan sebagai dasar intervensi yang tepat sasaran.
“Banyak masyarakat mengaku miskin hanya untuk mendapatkan bantuan. Ini harus dihentikan. Kita harus hilangkan stigma bahwa bantuan hanya untuk yang miskin,” ujarnya. “Kita tak punya lagi waktu dan anggaran untuk program yang tidak efektif. Setiap rupiah harus menciptakan perubahan,” sambung dia.
Thungari mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan Musrenbang sebagai ruang sinergi lintas sektor guna menghasilkan perencanaan yang solutif dan strategis.
“Hilangkan ego sektoral. Kunci keberhasilan kita adalah koordinasi yang solid antarbagian dalam struktur pemerintahan,” tutupnya.
