BERITA ONLINE LOKAL, SANGIHE – Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, menunjukkan ketegasan dalam memimpin roda pemerintahan. Dalam forum pra evaluasi program 100 hari kerja yang digelar di ruang serbaguna rumah dinas bupati, Jumat (11/7/2025), Thungari mengungkapkan kekesalan atas kinerja sejumlah kepala perangkat daerah yang dinilai belum maksimal.
Rapat yang dihadiri Sekda Sangihe Harry Wolff, staf khusus bupati, para asisten Sekda, dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) itu menjadi momen penting bagi bupati untuk mengevaluasi pencapaian dan kekurangan selama hampir tiga bulan masa kerja awal pemerintahannya.
“Saya tidak ingin pra evaluasi ini hanya sebatas retorika. Publik berhak tahu apa saja yang sudah dikerjakan pemerintah dalam 100 hari ini. Kita dituntut untuk menunjukkan hasil nyata,” tegas Thungari.
Bupati menekankan bahwa masa kerja 100 hari bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari komitmen pembangunan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, ia meminta setiap kepala perangkat daerah segera menyerahkan laporan kinerja kepada para asisten untuk dirangkum dan dipublikasikan kepada masyarakat.
Namun, ia menyayangkan tidak semua OPD memiliki semangat kerja yang sama. Ada yang menunjukkan inovasi dan kreativitas, tetapi ada pula yang hanya datang, duduk diam, dan tidak memberikan kontribusi berarti.
“Selama hampir lima bulan ini, saya dan wakil bupati menilai berdasarkan kinerja, bukan kedekatan. Setelah tanggal 20 Agustus, akan ada evaluasi menyeluruh. Rotasi dan rolling jabatan akan dipertimbangkan berdasarkan hasil kerja nyata, termasuk hasil temuan LHP BPK,” ujarnya.
Thungari pun menyampaikan apresiasi kepada dinas dan badan yang telah bekerja maksimal, namun mengkritik keras mereka yang stagnan dan terkesan nyaman di posisinya. Ia mengingatkan bahwa kepala daerah memiliki kewenangan mengevaluasi dalam enam bulan pertama dan memberikan teguran dalam enam bulan berikutnya.
“Jangan merasa aman hanya karena baru dirolling dan berpikir tak bisa diganti sebelum dua tahun. Banyak orang bersedia bekerja tanpa TPP sekalipun, asalkan diberi kepercayaan,” katanya.
Dalam forum tersebut, sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan pelayanan dasar seperti air bersih menjadi sorotan utama. Bupati menyoroti persoalan fasilitas dan pelayanan di rumah sakit, terutama soal ketersediaan obat dan sikap tenaga kesehatan.
“Orang yang sakit itu sangat sensitif. Kalau tidak difasilitasi dengan baik, mereka akan merasa pemerintah tidak hadir. Ini masalah kemanusiaan,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, Thungari meminta perhatian serius terhadap distribusi guru dan efisiensi sekolah di kampung-kampung kecil. Ia mengusulkan penggabungan sekolah untuk pemerataan tenaga pendidik.
Tak kalah penting, ia juga mengkritisi Perumda Ake’u Banua yang dinilai gagal menyelesaikan masalah air bersih, terutama saat musim hujan dan di RSUD Liung Kendage yang masih sering mengalami krisis air.
“Saya tahu Perumda bangun kantor baru. Tapi masyarakat tidak butuh kantor, mereka butuh pelayanan air bersih. Itu yang harus diprioritaskan,” tandasnya.
