Peliput: RONNI ASSA
MINUT, BERITA ONLINE LOKAL – Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara i, Provinsi Sulawesi Utara dinilai baik dalam hal pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2025 dan mendapat apresiasi dari LSM Sulut Corruption Watch (SCW)
melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi audit keuangan, pemeriksaan kinerja, dan investigasi terhadap penyalahgunaan dana desa. Inspektorat juga bertindak , memberikan bimbingan dan pelatihan kepada desa agar pengelolaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan, tepat lokasi, tepat syarat, tepat jumlah, dan tepat penggunaan, serta melaporkan hasilnya kepada pimpinan daerah.
Memberikan bimbingan, pelatihan, sosialisasi, dan konsultasi kepada desa mengenai perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
Inspektorat berfungsi sebagai auditor internal dalam sistem pemerintahan daerah, membantu kepala daerah memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang didanai Dana Desa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan tujuannya.
Upaya pengawasan dalam menjaga akuntabilitas dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban DD juga dinilai sangat optimal.
LSM Sulut Corruption Watch (SCW) Novie Ngangi minta agar Inspektorat Minahasa Utara memperkuat terus fungsi pengawasan di tingkat pemerintah daerah melalui restrukturisasi.
Ketua LSM Sulut Corruption Watch (SCW) Novi Ngangi menyoroti posisi inspektorat daerah yang saat ini bilah berada di bawah sekretaris daerah (sekda), kondisi yang dinilai tidak ideal untuk menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dan independen.
“Bagaimana seorang inspektur bisa melakukan pengawasan dengan baik jika posisinya berada di bawah sekda? Hal ini perlu dikaji agar pengawasan di daerah lebih optimal,” ujar Ngangi
LSM Sulut Corruption Watch (SCW)
penguatan inspektorat daerah Minahasa Utara, dukungan langsung Dengan demikian, inspektorat dapat menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak yang diawasinya.
Selain itu, Novie Ngangi menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Meskipun sistem pengelolaan APBD telah mengalami perbaikan, implementasinya harus tetap diawasi agar sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang ditetapkan.
Dengan demikian, pengawasan Inspektorat terhadap pembangunan di daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien,” jelas Ketua LSM Sulut Corruption Watch (SCW), Novie Ngangi
