BERITA ONLINE LOKAL.COM – TOMOHON, Pemerintah Kota Tomohon menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang terbuka dengan menggelar Konsultasi Publik Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2026.
Kegiatan penting yang berlangsung di Anugerah Hall, Selasa (14/10/2025), ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Tomohon, Caroll J. A. Senduk, S.H., didampingi Wakil Wali Kota Sendy G. A. Rumajar, S.E., M.I.Kom. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring, S.E., M.E., Kepala BPKPD Drs. Gerardus Mogi, M.A.P., serta berbagai elemen masyarakat mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga insan pers.
Dalam sambutannya, Wali Kota Caroll Senduk menegaskan bahwa konsultasi publik ini adalah wujud nyata pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat.
”Pelaksanaan konsultasi publik ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Tomohon dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran daerah,” ujar Wali Kota.
Wali Kota Tomohon Caroll Senduk menjelaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS adalah fondasi krusial yang memuat kondisi makro ekonomi dan fiskal daerah, proyeksi pendapatan, belanja, pembiayaan, arah kebijakan fiskal, serta prioritas pembangunan daerah. Ia berharap, forum terbuka ini akan memastikan arah kebijakan dan alokasi anggaran benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Tema pembangunan daerah Kota Tomohon Tahun 2026, sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah: “Memperkuat transformasi tata kelola, SDM berdaya saing, infrastruktur berwawasan lingkungan, dan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk mencapai tema tersebut, program prioritas pembangunan tahun 2026 akan diarahkan pada delapan fokus utama:
Peningkatan kerukunan umat beragama, nilai-nilai budaya, demokrasi, dan karakter kebangsaan.
Peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan berkelanjutan.
Peningkatan kualitas infrastruktur dan ketahanan terhadap bencana serta perubahan iklim.
Peningkatan pariwisata yang maju dan berkelanjutan.
Penguatan daya saing daerah, produk unggulan, dan investasi.
Pemerataan kualitas pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan perlindungan sosial.
Peningkatan pelayanan publik, digitalisasi layanan, inovasi daerah, dan reformasi birokrasi.
Stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
Menghadapi Tantangan Fiskal dengan Strategi Adaptif.
Wali Kota Caroll Senduk secara terbuka menyoroti tantangan signifikan dalam penyusunan anggaran 2026, yakni adanya penurunan alokasi dana transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat sebesar Rp171,2 miliar, dari semula Rp599,7 miliar menjadi Rp428,5 miliar.
”Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif, inovatif, dan adaptif dalam mengelola keuangan daerah serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegas Wali Kota.
Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tomohon akan melakukan sejumlah penyesuaian strategis, di antaranya:
Memfokuskan belanja pada program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Menerapkan prinsip money follows program, dengan alokasi anggaran yang berbasis kinerja.
Melakukan efisiensi pada belanja operasional dan kegiatan seremonial yang tidak mendesak.
Mengembangkan potensi PAD melalui digitalisasi pajak dan retribusi daerah.
Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta, BUMD, dan lembaga non-pemerintah.
Sebagai penutup, Wali Kota Caroll menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh pihak dan mengajak semua elemen masyarakat untuk terus bersinergi membangun Kota Tomohon.
“Saya yakin, dengan kerja sama dan semangat kebersamaan, kita mampu menjawab berbagai tantangan dan mewujudkan Tomohon yang maju, berdaya saing, dan sejahtera,” pungkasnya.
Sebagai catatan prestasi, Kota Tomohon kembali menorehkan pencapaian membanggakan dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kedua belas kalinya secara berturut-turut atas laporan keuangan pemerintah daerah.
