BERITA ONLINE LOKAL, MINUT – LSM Sulut Corruption Watch (SCW) mempertanyaan kinerja konsultan pengawas dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Minahasa Utara, terkait Proyek pembangunan Drainase tahun anggaran 2023, yang dilaksanakan oleh penyedia CV. Anugerah Victory dengan nilai 398.383.500 pekerjaan berlokasi diruas jalan menuju kantor Bupati, tepatnya di Desa Matungkas Kecamatan Dimembe baru rampung sudah ambruk. Kerusakan terjadi di sejumlah titik terutama pekerjaan pasangan batu yang campuranya satu kali banyak sehingga timbul retakan dan kurang kuat.
Ketua Lsm Sulut Corruption Watch, Novie Ngangi menyatakan, terlihat disemua bangunan pasangan batu yang tidak ada campuran pelesteran. Diduga pekerjaan proyek drainase tersebut dikerjakan oleh pihak penyedia jasa atau kontraktor pelaksana asal jadi tanpa mengindahkan mutu dan kualitas yang dituangkan dalam perjanjian kerja (Kontrak) Dinas PUPR Kab. Minahasa Utara.
Menurut Ngangi data yang dihimpun ada dugaan material yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut diduga tidak spesifikasi/bestek. Hal itu terbukti untuk Drainase yang baru selesai dikerjakan terlihat rapuh dan banyak bangunan yang sudah ambruk dan retak.
“Itu bangun baru, tapi coba lihat, banyak bangunan yang sudah retak bahkan di beberapa titik sudah ambruk, sehingga ada indikasi material yang digunakan tidak sesuai spesifikasi dalam perjanjian kontrak, “ucap ketua Lsm Sulut Corruption Watch Novie Ngangi.
Anggaran Pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan jangan asal membangun tanpa memperhatikan kualitasnya, karena ini uang rakyak, untuk rakyat.
Kepada media ini,, Ketua SCW Novie Ngangi menyayangkan, beginilah penggunaan proyek kalau hanya mengejar keuntungan, hasilnyapun sangat memperihatinkan tidak memuaskan, “Ucap Novie, Selasa 6/6/2023.
“Kita Minta Dinas terkait, dalam hal ini Kepala Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara agar dapat sesegera mungkin menyelesaikan persoalan ini, sebelum kami SCW membuat laporan pengaduan ke APH, atau bupati Joune Ganda mengevaluasi kinerja dari dinas tersebut karena bisa merusak citra bupati. Bayangkan pekerjaan proyek tersebut hanya didepan mata karena sering dilewati masyarat yang lalu lalang menuju kantor Bupati bisa dibangun asal asalan apalagi yang tidak kelihatan..? Ingat setiap spesifikasi Drainase itu memiliki kepastian umur perencanaan, tapi yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Pekerjan tersebut hanya mampu bertahan dalam hitungan hari dan ini bukan permasalahan baru dan kapasitas seorang pemimpin seperti kepala Dinas bisa juga dilihat dari pekerjaan yang ada dibawahnya. Kami akan terus mengawal setiap uang rakyat yang keluar meski terkesan selalu dianggap angin lalu oleh pihak-pihak terkait,” ujarnya Novie Ngangi
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Minahasa Utara, Noldy Kilapong ketika di hubunggi lewat WhatsApp tak ada jawaban sampai berita ini diturunkan.
