Maurits-Hengky Tegaskan Pelayanan Publik Harus Responsif Terhadap Kepentingan Publik

BERITA ONLINE LOKAL, BITUNG – Wali Kota Bitung Maurits Mantiri bersama Wakil Wali Kota Bitung Hengky Honandar membuka sosialisasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, Kamis (9/6/2022) di Ruang SH. Sarundajang Kantor Wali Kota Bitung.

Dalam sambutannya, Maurits mengatakan bahwa kegiatan tersebut dapat memberikan insight atau wawasan baru kepada jajaran pemerintah kota Bitung dalam mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital dan optimalisasi pelayanan publik.

“Perkembangan teknologi informasi dan tuntutan akuntabilitas yang semakin tinggi pada era global ini menyebabkan sektor pelayanan publik menjadi aktivitas yang sorotan tajam,” ucapnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia yang mampu mengangkat derajat bangsa indonesia sejajar dengan negara dunia, perlu didukung kesiapan infrastruktur yang memadai.

“Sementara itu era revolusi 4.0 membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi semakin pesat. Implikasinya adalah organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri mengelola informasi,” tutur Wali Kota.

Menyangkut dengan pelayanan publik, Maurits menegaskan respon positif adalah hal yang sangat penting untuk menyelasaikan permasalahan ataupun keluhan masyarakat. “Saat ini sudah baik, namun perlu adanya cara merespon yang baik sehingga tidak menjadi image buruk terhadap pemerintah kota bitung,” tukasnya.

Ia pun berharap dengan kegiatan ini akan menemukan matrix pelayanan yang maksimal yang akan dipakai sebagai patokan untuk kerja kolaborasi.

“Terimakasih kepada staf ahli Mendagri bidang aparatur dan pelayanan publik Dr. Drs. La Ode Ahmad AP Msi bersama rombongan yang sudah membawakan materi dalam kegiatan ini, semoga kapasitas aparatur pemerintah Kota Bitung semakin lebih hebat dan berkualitas,” tandas Maurits.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plh Sekda Kota Bitung Forsman Dandel, Asisten II H. Sikamang, para kepala perangkat daerah, camat se kota Bitung dan peserta sosialisasi penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.(***)