Manado, Berita Online Lokal. Com- Sejak dilantik 9 September 2024, kinerja anggota DPRD Provinsi Sulut dalam memaksimalkan fungsi masih terkendala karena belum memiliki Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Ini tergambar di saat tergambar ketika akan menindaklanjuti sejumlah aspirasi masyarkat yang masuk di DPRD Sulut belum dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat dengan instansi mitra kerja karena belum adanya komisi kerja.
Beredar informasi sudah ada lobi ditingkat petinggi fraksi dimana adanya draf dimana FPDIP akan pimpin Komisi III, Komisi IV dan Badan Kehormatan.
Sementara F-PG dapat jatah posisi Ketua Komisi II, F-PD dapat jatah Ketua Komisi I dan F-Nasdem dapat jatah Ketua Bapemperda serta F-Gerindra dikabarkan hanya jatah posisi Wakil Ketua atau Sekretaris di setiap komisi.
Namun sayang deal politik tersebut di atas belum final, karena ternyata dipengaruhi tensi politik Pilkada 2024 sehingga membuka celah isu keinginan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersatu di AKD untuk singkirkan F-PDIP dari jatah pimpinan AKD.
Diketahui kekuatan KIM memiliki kekuatan 23 kursi terdiri dari F-PG 6 kursi, F-PD 6 kursi ,F-Nasdem 6 kursi dan F-Gerindra 5 kursi, sementara F-PDIP 19 kursi termasuk PKS.
Berdasarkan imformasi dari para anggota DPRD Sulut, di mana sekarang ini sedang gencar dilakukan lobi komunikasi lintas fraksi dan semua tegantung pada lima ketua fraksi di DPRD Sulut masing-masing Rocky Wowor (F-PDIP), Cindy Wurangian (F-PG), Royke Anter (F-PD), Braien Waworuntu (F-Nasdem) dan Lucky Schramm (F-Gerindra).(JoTam)
