Kunjungan tersebut difokuskan pada penguatan koordinasi penegakan hukum serta pengawasan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Di tengah dinamika pembangunan daerah, kolaborasi lintas institusi dinilai krusial agar setiap program berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bupati Ronald Kandoli menyambut baik kunjungan tersebut dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk terus membuka ruang koordinasi dan pendampingan hukum.
Menurutnya, sinergi dengan Kejaksaan Negeri menjadi elemen penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan Kejaksaan Negeri sangat penting untuk meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan pembangunan di daerah kita,” ujar Bupati Ronald Kandoli.
Dalam pertemuan itu, Bupati Mitra didampingi Wakil Bupati Fredy Tuda, Sekretaris Daerah David H. Lalandos, AP, MM, Asisten Administrasi Umum Ir. Elly Sangian, ME, serta Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Janni Rolos, S.Sos, ME. Kehadiran jajaran pimpinan daerah ini menunjukkan keseriusan Pemkab Mitra dalam membangun komunikasi yang solid dengan aparat penegak hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan, Albertus Roni Santoso, SH, MH, menyampaikan bahwa Kejaksaan siap mendukung pemerintah daerah melalui fungsi pendampingan hukum, terutama dalam pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan anggaran.
Pendampingan tersebut diharapkan dapat meminimalkan potensi pelanggaran serta mendorong terciptanya pemerintahan yang patuh hukum.
Sinergitas antara Pemkab Mitra dan Kejari Minsel selama ini telah terjalin dengan baik.
Melalui pertemuan silaturahmi ini, kedua belah pihak sepakat untuk terus meningkatkan intensitas koordinasi, baik dalam bentuk konsultasi hukum, asistensi proyek strategis daerah, maupun penguatan pencegahan tindak pidana korupsi.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong pengawasan melekat terhadap pembangunan daerah.
Dengan adanya pendampingan hukum sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, setiap kebijakan diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Minahasa Tenggara.
Kunjungan tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang berkelanjutan.
Pemkab Mitra berharap kerja sama yang solid dengan Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dapat menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik.
