BERITA ONLINE LOKAL, TOMOHON – Tekad Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menjadikan Tomohon zero stunting terus saja dipacu. Indikasi ini terlihat dalam forum Rembuk Stunting Percepatan Penurunan Stunting yang digagas Bapelitbangda dengan melibatkan seluruh stakeholder, Jumat (18/3/2024) di AAB Guest House, Kelurahan Matani Kecamatan Tomohon Tengah.
Wali Kota Caroll Senduk yang membuka forum tersebut mengatakan untuk penurunan stunting dijadikan sebagai agenda utama dengan membentuk tim percepatan yang sudah terbentuk. Tim ini sendiri akan beraksi dengan berpedoman pada 8 Aksi Konvergensi.
“Tim ini bekerja dengan memberikan pelayanan terpadu kepada masyarakat dan setiap saat akan dievaluasi lewat laporan laporan yang disampaikan, ” Kata Caroll Senduk.
Wali Kota juga mengatakan penurunan stunting sudah menjadi agenda utama dari pemerintah pusat, yang mematok angka prevelensi menyentuh pada 14 persen skala nasional.
Penurunan Stunting diberbagai tingkat pemerintahan pusat sampai di daerah agar turun sesuai target prevelensi 14 persen nasional, sesuai dengan
Perpres No: 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting payung hukum strategi penurunan stunting.
“Di Provinsi Sulawesi Utara, jika sebelumnya hanya beberapa daerah yang jadi lokus program penurunan stunting, maka saat ini meningkat menjadi 15 kabupaten/kota, ” kata wali kota pilihan rakyat ini.
Bagi wali kota, Stunting bisa berdampak buruk pada proses pertumbuhan anak sehingga penurunan stunting menjadi tanggung jawab kita bersama.
“Kasus stunting di Tomohon butuh kerja sama baik bersama semua semua stakeholder agar anak anak balita bisa mendapatkan kemudahan gizi agar pertumbuhannya sampai dewasa bisa berjalan normal, ” ujar Caroll Senduk.
Sementara itu Kepala Bapelitbangda Kota Tomohon Inggrid Palit dalam laporannya menyampaikan Rembuk stunting dilaksanakan
wujud komitmen untuk pencegahan penanganan dan penurunan stunting, Identifikasi Rencana dan Kegiatan Intervensi Penurunan dan Penecagahan Terintegrasi.
“Dalam Rembuk ini perangkat daerah menyusun kegiatan untuk penurunan stunting dan akan diinput dalam penyusunan RKPD tahun 2025.
“Ini moment untuk pengusulan kegiatan dan memaparkan progres materi yang tercantum dalam 26 indikator,” ungkap Inggrid Palit seraya menambahkan kegiatan ini juga mengacu pada
UU No: 23 Tahun 2012 dan UU No: 36 Tahun 2009 serta Perpres No; 27 Tahun 2012 dan
Perwako No: 245 tahun
Ikut pula hadir Staf Ahli wali kota Ibu Jeand’arch Senduk Karundeng, Kepala BKKBN Wilayah Sulut, Wakil Ketua DPRD Erens kereh, Wakapolres Tomohon Kompol Parura Amping, Danramil Kapten arm Charles Zadrak Sonlay dan Bappeda Sulut James Kewas. (Hendro)
