Manado,BeritaOnlineLokal.com – Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan.
Hal ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten/Kota, dan lintas sektoral tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta Manado, Selasa (7/10/2025).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr. J. Victor Mailangkay, SH., MH., dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah dari seluruh kabupaten/kota di Sulut, bersama perwakilan lintas instansi yang terkait dalam percepatan pengentasan kemiskinan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Fredy Tuda turut didampingi oleh Kepala Bappeda Minahasa Tenggara, Dr. Grace Oroh, M.Pd., Kepala Dinas Sosial dr. Helny Ratuliu, MAP., serta Kabag Prokopim Febry Lasut, S.STP., M.Si.
Fredy menilai, rapat koordinasi seperti ini menjadi momentum penting untuk menyatukan arah kebijakan dan memperkuat sinergi antar sektor.
Menurutnya, masalah kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh satu instansi, melainkan harus melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
“Kami berkomitmen mempercepat langkah-langkah pengentasan kemiskinan dengan pendekatan lintas sektor. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seirama agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran,” tegas Fredy.
Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara data kemiskinan yang dimiliki oleh pusat dan daerah.
Hal ini dinilai menjadi kunci agar bantuan sosial, program pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Data yang akurat akan membuat program penanggulangan kemiskinan lebih efektif. Pemerintah daerah terus berupaya memperbarui dan memvalidasi data penerima manfaat agar tak ada warga miskin yang terlewat,” tambahnya.
Selain itu, Pemkab Minahasa Tenggara juga terus mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan organisasi sosial, untuk memperluas dampak program pengentasan kemiskinan.
Fredy menyebut, program yang dijalankan tidak hanya fokus pada bantuan langsung, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan dan menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat rumah tangga.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menegaskan bahwa isu kemiskinan bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut harkat hidup masyarakat.
Karena itu, kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kesejahteraan dan keberlanjutan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat, terutama mereka yang selama ini berada di garis kemiskinan,” ujar Fredy.
Dengan adanya rapat koordinasi TKPKD tingkat provinsi ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara dapat memperkuat kerja sama dan menemukan solusi konkret dalam mengatasi kemiskinan di daerah masing-masing.
