Acara ini berlangsung pada Selasa (4/2/2025) di lantai tiga Kantor Bupati Mitra dan dipimpin langsung oleh Pejabat Bupati Minahasa Tenggara, Drs. Denny Mangala, M.Si.
Dalam kesempatan tersebut, Mangala didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) David H. Lalandos, AP. MM, serta jajaran pejabat daerah lainnya, di antaranya Asisten I Janni Rolos, S.Sos, ME, Asisten II Arnold Mokosolang, MM, dan Asisten III Ir. Elly Sangian, ME. Hadir pula para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala badan, serta para camat se-Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dalam sambutannya, Drs. Denny Mangala menegaskan bahwa reformasi pelayanan publik menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia menekankan bahwa aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Mitra harus memiliki pola pikir yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Kedepan, torang harus menonjolkan pola pelayanan yang baik dan prima. Dalam istilahnya, torang melayani dengan hati,” ujar Mangala.
Ia menegaskan bahwa masyarakat harus merasakan kehadiran pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan mereka.
Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah wajib menghapus segala bentuk hambatan birokrasi yang dapat menghambat pelayanan publik.
“Persepsi ini harus ada di seluruh pemerintahan, agar tidak ada lagi keluhan terkait pelayanan yang lambat atau prosedur yang mempersulit masyarakat. Ini yang harus kita perbaiki ke depan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mangala mengajak seluruh aparatur untuk mengubah cara pandang dalam melayani masyarakat.
Menurutnya, pelayanan publik yang baik tidak hanya berfokus pada efektivitas administrasi, tetapi juga harus mengedepankan empati dan kepedulian terhadap kebutuhan warga.
“Pelayanan kepada masyarakat itu harus diubah. Saat ini, kita harus berorientasi pada bagaimana masyarakat merasa bahagia. Pemerintah tidak boleh hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga harus menjadi solusi bagi persoalan masyarakat,” jelasnya.
Mangala menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat.
Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara harus menunjukkan komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik.
“Negara harus hadir dalam setiap persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan benar-benar merasakan bahwa pemerintahan ini bekerja untuk mereka,” tandasnya.
Penandatanganan perjanjian kerja dan pakta integritas ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkab Mitra dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
Dengan adanya pakta integritas, setiap pejabat diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab serta mengedepankan prinsip-prinsip good governance.
“Pakta integritas bukan hanya sekadar dokumen yang ditandatangani, tetapi harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas sehari-hari. Kami ingin memastikan bahwa setiap aparatur benar-benar berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Mangala.
Dengan adanya langkah ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berharap dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih efisien, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui reformasi birokrasi yang berkelanjutan, Pemkab Mitra bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
