BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – DPRD Bitung melalui Panitia Khusus (Pansus) terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bitung Tahun 2025–2029.
Usai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus RPJMD kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan para camat dan lurah se-Kota Bitung dalam rangka finalisasi dokumen penting tersebut, Jumat (25/7/2025).
Rapat yang digelar di ruang sidang utama Kantor DPRD Bitung, dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Aldo N. Ratungalo didampingi Wakil Ketua Edwin Podo, serta anggota Ahmad Syafrudin Ila, Syam Panai, Henkie Tumangkeng, Denny Liemitang, Imran Lakodi dan Cherry Mamesah. Hadir pula Kepala Bappeda Kota Bitung, Sifri Mandak.
Harmonisasi Menuju Bitung Maju menjadi visi utama Walikota dan Wakil Walikota Bitung, Hengky Honandar-Randito Maringka yang menggagas peta jalan pembagunan daerah selama lima tahun kedepan.
Dimana visi itu, dijabarkan ke dalam empat misi besar. Termasuk membangun dari kelurahan untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan, salah satunya menyentil optimalisasi potensi dari masing-masing wilayah Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Bitung, jadi topik dalam rapat tersebut.
Anggota Pansus RPJMD, Ahmad Syafrudin Ila dalam kesempatannya, menyampaikan masih banyaknya potensi kelurahan yang belum sepenuhnya terpetakan dan terintegrasi dalam rencana pembangunan.
“Kita punya puluhan kelurahan, dan setiap kelurahan pasti memiliki keunikan serta potensi lokalnya masing-masing. Baik itu potensi ekonomi, pariwisata, budaya, maupun sumber daya manusia,” tegas politisi PDI Perjuangan.
Namun kata dia, optimalisasi pengakomodiran dan oengembangan potensi tersebut masih menjadi pertanyaan. “Jangan sampai kita hanya fokus pada pembangunan makro, sementara potensi mikro di tingkat kelurahan terabaikan,” tegas Aco sapaan akrabnya.
Disisi lain, Cherry Mamesah, yang juga anggota Pansus, menekankan pentingnya peran kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan dan pembangunan.
“Lurah dan camat adalah yang paling tahu kondisi riil di lapangan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seharusnya, data dan informasi dari mereka menjadi pijakan utama dalam perumusan RPJMD,” ujarnya.
Cherry pun menambahkan bahwa pemberdayaan kelurahan, baik dari sisi anggaran maupun kewenangan, perlu diperkuat agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada.
Dari pantauan awak media, para camat dan lurah tampak antusias mengikuti rapat yang berjalan interaktif, dinamis dan produktif. Bahkan sesekali memberikan tanggapan dan data lapangan yang mendukung pandangan anggota Pansus.
Sejumlah lurah mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi dalam mengembangkan potensi wilayahnya, mulai dari keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, hingga hambatan regulasi.
Sementara itu, Ketua Pansus, Aldo N. Ratungalo menegaskan pentingnya penyelarasan dan RPJMD harus mampu membreakdown misi pembangunan dalam bentuk strategi dan program yang realistis dan terukur. “Program, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD tentunya sudah harus konkret,” ucapnya.
Dirinya pun mengapresiasi masukan dari para anggota dewan dan juga respons dari lurah serta camat. “Ini adalah RDP yang produktif. Masukan mengenai optimalisasi potensi kelurahan menjadi catatan penting bagi kami. Kami akan memastikan bahwa RPJMD ini nantinya benar-benar aspiratif dan mampu mendorong pembangunan yang merata hingga ke tingkat kelurahan,” tukas Aldo.
