Pansus PPA DPRD Sulut Bahas UPTD dan TPPO

Manado, Berita Online Lokal. Com- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut melalui Panitia Khusus (Pansus) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menggelar rapat pembahasan lanjutan, Senin (2/11/2026) yang dilaksanakan di ruangan rapat serba guna lantai 3 DPRD Sulut.

Rapat dipimpin Ketua Pansus PPA DPRD Sulut, Pricillia Rondo bersama anggota Vionita Kuera, Engelia Wenas, Hilary Tuwo, Jeane Lalujan, Paulina Runtuwene, Seska Budiman.

Sementara dari Pemerintah hadir, Dinas P3A Sulut, Dinas Sosial Sulut, Dinas Pendidikan Sulut, Disnaker dan Transmigrasi Sulut, Bappeda Sulut, Satuan Pol PP Sulut dan Karo Hukum Pemprov Sulut.

Rapat Pansus kali ini, membahas isi dari Ranperda yang didalamnya memuat substansi fungsi UPTD dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menjadi isu straregis.

Menariknya, Anggota Fraksi PDIP Jeane Lalujan dalam rapat Pansus meminta agar ada kejelasan atas nomenklatur dan pembagian peran serta kewenangan dari tiap SKPD dalam draf Ranperda PPA tersebut.

Menurutnya, terkait teknis operasional perlindungan perempuan dan anak di wilayah Sulawesi Utara, perlu ada kejelasan penguatan dari Ranperda yang dibahas ini.

Bahkan, Jein Laluya menambahkan, perlu ada penekanan khusus yang namanya pengawasan dan integrasi kinerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA.

Artinya Dinas P3A yang menjadi pengampu dari UPTD wajib melakukan pengawasan berkala dan evaluasi terhadap kondisi UPTD di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. (JoTam)