Manado, Berita Online Lokal. Com- Ketua Pantia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Sulut tahun 2024 Amir Liputo pimpin rapat pembahasan dengan mitra kerja komisi I DPRD Sulut, Kamis (10/4/2025) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.
Rapat pembahasan dipantau oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen dan menghadirkan Asisten I Setprov Sulut Denni Mangala bersama perangkat daerah lainnya.
Ketua Pansus Amir Liputo meminta agar perangkat daerah yang hadir, mampu mempresentasikan hasil kinerja yang sudah dilakukan pada tahun 2024.
Menurutnya, pembahasan LKPJ Gubernur tahun 2024 akan menjadi catatan bagi Gubernur Sulut dalam mengevaluasi capaian program pembangunan.
Diingatkannya, agar pembahasan berjalan tertib maka para Asisten dan seluruh perangkat daerah, kiranya menjawab pertanyaan yang ditanya saja dan jangan melebar ke mana-mana.
Kemudian, Ketua Pansus LKPJ Amir Liputo juga mempertanyakan akan pembangunan daerah perbatasan RI di Kabupaten Talaud yang masih minim infrastruktur.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulut Hendry AW Kaitjily mengakui akan keterbatasan energi di daerah perbatasan sehingga ada sejumlah desa di sana yang hanya bisa menikmati aliran listrik 8 jam sehari.
Sementara itu anggota Pansus Henri Walukow,SE juga menyoroti SIPAD yang dinilainya bagus di pakai dalam RK monitoring dan pengawasan yang cukup signifikan di Inspektorat, bahkan pelaporan pertanggungjawaban dari berbagai bantuan kelompok masyarakat.
Rapat pansus juga membahas anggaran Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dengan Biro Hukum Setprov Sulut.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulut Cindy Wurangian menanyakan program pemberian bantuan hukum dari Biro Hukum bagi warga miskin.
Kepala Biro Hukum Pemprov Sulut Flora Krisen menjelaskan, bahwa Perda Nomor 9 Tahun 2021 memang ada alokasi anggaran memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, namun dananya diberikan melalui organisasi bantuan hukum terakreditasi yang melakukan pendampingan hukum.
Bahkan pansus juga mengkritisi anggaran Sat Pol PP yang dinilai cukup besar dibandingkan dengan Biro Hukum.
“Catatan pansus hari ini akan menjadi acuan bagi pak Gubernur ke depan, apalagi kita masih ada ruang perubahan anggaran, kami akan terbuka dan jujur demi sulut yang lebih baik ke depan,”ucap politisi PKS. (JoTam/Advetorial)
