BERITA ONLINE LOKAL, SANGIHE – Sejumlah wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dilanda banjir rob pada Selasa (29/4/2025) pagi. Genangan air laut terjadi di Kota Tahuna dan wilayah Tamako serta wilayah Manganitu, hal ini membuat warga panik.
Kepala Stasiun Meteorologi Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe, Rafael Marbun, S.Tr menjelaskan, bahwa banjir rob yang terjadi di Tahuna dan Tamako karena adanya fenomena bulan purnama dan Super New Moon atau fase bulan baru pada tanggal 27 April 2025, di mana ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum.
“Banjir rob yang terjadi di Tahuna dan Tamako disebabkan oleh fenomena bulan purnama dan Super New Moon atau fase bulan baru yang terjadi pada 27 April 2025. Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum,” ujar Marbun.
Menurut Marbun, potensi banjir rob telah dipantau sejak awal April. BMKG mencatat wilayah pesisir Indonesia, termasuk Sulawesi Utara, berisiko terdampak pasang laut tinggi selama periode 10 April hingga 4 Mei 2025. Untuk Kepulauan Sangihe sendiri, puncak banjir rob diprediksi terjadi pada 13–14 April dan 24–30 April, terutama di pesisir utara dan timur.
Meski demikian, situasi di lapangan masih terkendali. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sangihe, Wandu Labesi, mengatakan bahwa kondisi cuaca yang cerah turut membantu meredam dampak banjir rob.
“Untungnya hari ini tidak disertai hujan deras maupun gelombang tinggi. Kalau banjir rob berbarengan dengan itu, bisa lebih parah,” jelasnya.
Wandu juga mengungkapkan terkait drainase yang sudah tidak berfungsi secara maksimal di kawasan perkotaan sebagai salah satu penyebab lambatnya surut air rob. Menurutnya normalisasi saluran air sangat penting dilakukan agar kejadian serupa tidak menimbulkan kerugian lebih besar di masa mendatang.
BPBD terus mengimbau masyarakat pesisir untuk tetap waspada, mengingat potensi pasang air laut masih mungkin terjadi hingga awal Mei.
“Kami harap warga tetap siaga dan mengikuti informasi resmi dari BMKG maupun pemerintah daerah,” pungkas Labesi.
