Peliput: RONNI ASSA
MINUT , BERITA ONLINE LOKAL– Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) resmi menerima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) senilai lebih dari Rp11,5 miliar dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Penyerahan ini berlangsung di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Acara serah terima PSU ini dihadiri Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto dan jajaran KPK RI, Bupati Minut Joune Ganda yang didampingi Kepala BPN Minut Yandry Rory, dan Sekda Novly Wowiling.
Bupati Joune Ganda saat sambutan menyampaikan rasa syukur serta apresiasi setinggi-tingginya kepada KPK atas komitmen dan pendampingan yang konsisten dalam mengawal penyelamatan dan penertiban aset daerah di Minut.
“Acara ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan agenda strategis dalam memperkuat komitmen moral, hukum, dan pengabdian kita bagi penyelenggaraan pemerintahan yang jujur, transparan, dan berintegritas,” ujar Joune Ganda.
Penyerahan PSU ini merupakan implementasi dari amanat Permendagri Nomor 9 Tahun 2009, yang mengatur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman kepada pemerintah daerah.
Nilai PSU yang diserahkan mencakup tanah dan berbagai fasilitas umum seperti jalan, drainase, kolam renang, pendopo, pagar, serta infrastruktur penunjang lainnya.
Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa nilai Rp11,5 miliar tersebut bukan hanya angka, tetapi jaminan kepastian hukum dan penguatan tata ruang permukiman sekaligus bentuk pengembalian hak publik agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari penyerahan PSU ini, Pemkab Minut segera mengambil tiga langkah strategis, yakni berkoordinasi dengan BPN Minut untuk proses balik nama aset, memperbarui dokumen dan menata aset dalam Sistem Barang Milik Daerah, dan menyusun rencana pemanfaatan dan pemeliharaan PSU agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada jajaran BPN Minut atas dukungan teknis dalam proses legalitas aset tersebut.
“Kami percaya bahwa sinergi antara KPK RI, pemerintah daerah, dan BPN merupakan wujud nyata kolaborasi antar-lembaga negara dalam menghadirkan pemerintahan yang bersih dan melayani,” tegasnya. (**)
