Suasana kegiatan berlangsung penuh keakraban. Hadir pula Bupati Minahasa Selatan, Frangky D. Wongkar, SH, yang bersama-sama dengan Kandoli menegaskan komitmen kolaborasi lintas daerah demi penguatan layanan hukum.
Dalam sambutannya, Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa MoU tersebut menjadi langkah strategis mempererat kerja sama antara Kejaksaan Negeri Amurang dengan pemerintah daerah, khususnya Kabupaten Minahasa Tenggara.
“Kerja sama ini penting untuk memperkuat pengawasan terhadap tindak penyalahgunaan narkotika, terutama pasca proses restorative justice rehabilitasi. Tujuannya agar masyarakat mendapat pelayanan hukum yang lebih baik, humanis, serta berkeadilan,” ungkap Kandoli.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak dapat dipisahkan dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat yang sehat dan aman dari ancaman narkoba maupun tindak pidana lainnya.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting.
Di antaranya Kapolres Minahasa Tenggara AKBP Handoko Sanjaya, SIK, M.Han, Kapolres Minahasa Selatan AKBP David C. Barega, SIK, M.Han, Ketua Pengadilan Negeri Amurang Junita Beatrix Ma’i, SH, MH, serta Kalapas Amurang, Yansen AMD.IP, SH.
Kehadiran jajaran kepolisian, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan menunjukkan bahwa penguatan sinergi ini tidak hanya sebatas pada aspek penandatanganan MoU, melainkan juga simbol kebersamaan seluruh elemen hukum dan pemerintah dalam menjaga keadilan di masyarakat.
Momentum Hari Lahir Kejaksaan ke-80 menjadi penanda bahwa lembaga penegak hukum terus bertransformasi.
Kehadiran pemerintah daerah melalui Bupati Kandoli mempertegas komitmen bersama dalam mendukung program kejaksaan, khususnya terkait pemberantasan narkotika dan penguatan sistem hukum yang lebih ramah masyarakat.
MoU ini diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi terbentuknya koordinasi yang lebih solid antarinstansi, serta membuka ruang dialog yang intensif dalam menindaklanjuti setiap tantangan hukum yang dihadapi masyarakat, baik di wilayah Minahasa Tenggara maupun Minahasa Selatan.
Dengan adanya kerja sama ini, publik diharapkan dapat merasakan langsung manfaatnya, yakni terciptanya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan tidak hanya menekankan pada hukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi yang memulihkan kehidupan masyarakat.
