JAKARTA, BERITA ONLINE LOKAL – Upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah kabupaten menjadi perhatian dalam audiensi jajaran Pengurus Pusat Perhimpunan Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Umum Apkasi itu dihadiri jajaran pengurus pusat, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apkasi Joune Ganda. Rombongan diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Ahmad Syamsurijal.
Salah satu pembahasan utama dalam audiensi tersebut adalah penguatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Isu ini dinilai penting untuk memperbesar ruang fiskal pemerintah kabupaten sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Sekjen Apkasi Joune Ganda menegaskan, peningkatan PAD harus dipandang sebagai upaya membangun fondasi keuangan daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekadar mengejar kenaikan pendapatan.
“Penguatan PAD bukan sekadar meningkatkan angka penerimaan, melainkan membangun fondasi tata kelola keuangan yang akuntabel dan inovatif. Daerah perlu didorong agar mampu menggali potensi lokal tanpa membebani masyarakat, sehingga kemandirian fiskal kabupaten benar-benar terwujud,” ujar Joune Ganda.
Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui kebijakan yang tepat dan inovasi pelayanan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten akan memiliki kemampuan lebih besar dalam membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas layanan publik.
Selain membahas kemandirian fiskal, Apkasi juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR siap memberikan dukungan melalui penguatan regulasi dan fungsi pengawasan.
Langkah itu diharapkan dapat memastikan kebijakan transfer anggaran maupun instrumen pendukung peningkatan PAD berjalan secara efektif, proporsional, dan memberikan manfaat nyata bagi daerah.
Audiensi diakhiri dengan kesepahaman untuk mempererat koordinasi antara DPR RI dan pemerintah kabupaten dalam penyusunan regulasi yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah, sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang lebih mandiri dan berdaya saing.
(INNOR)
