Manado, Berita Online Lokal.Com- Kapuslitbangdiklat Bawaslu RI, Roy Maryuna Siagian, didampingi Anggota Bawaslu Sulut, Erwin Sumampouw membuka Diskusi Kelompok Terumpun Kajian Evaluasi Pemilu Dan Pemilihan 2024 : Tata Kelola Pemilu Di Indonesia Sebagai Pengutan Kualitas Demokrasi, yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri, Manado, Jumat (20/12/2024).
Pembicara Engelbert Johannes Rohi Ketua Presidium KIPP (Komite Independen Pemantau Pemilu) mengatakan, partisipasi masyarakat rendah dalam pemungutan suara Pilkada 27 November 2024 lalu.
“Penyebabnya, apakah jumlah TPS berkurang, atau dibuat awal dan akhir tahun, atau apakah merugikan dari sisi geografis atau demografis,” tanya Jojo Rohi.
Ia mengatakan, peserta, pemilih dan penyelenggara merupakan tiga stakeholder utama dalam Pemilu.
“Pertanyaannya adalah, apakah peserta difasilitasi dengan baik oleh penyelenggara? Apakah pemilih difasilitasi dengan baik? Apakah penyelenggara bekerja dengan baik?” kata Jojo.
Jojo menambahkan, Indonesia satu-satunya negara di dunia yang punya tiga lembaga pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP.
Sebagian besar negara di dunia hanya punya KPU, hanya sekitar 11 negara yang punya lembaga semacam Bawaslu.
“Awalnya hanya KPU, agar KPU ‘on the track’ maka dibuat Bawaslu, ternyata tidak cukup sehingga dibuatlah DKPP untuk mengawasi KPU dan Bawaslu,” jelas Jojo.
Diskusi diikuti puluhan peserta dari berbagai kelompok masyarakat, juga menghadirkan narasumber Dekan FISIP Unsrat, Ferry Liando, dan Ketua KPID Sulut, Reidy Sumual. (JoTam)
