BERITA ONLINE LOKAL, TOMOHON – Walikota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk SH berhasil membawa Pemerintah Kota Tomohon menduduki peringkat kelima dalam hasil penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, bertempat Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Manado, Rabu (06/03/2024).
Kegiatan tersebut dibeberkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rapat Dengar Pendapat Program Pemberantasan Korupsi wilayah Sulawesi Utara, bersama jajaran Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara.
Pemerintah Kota Tomohon dapat peringkat ke kelima terbaik se Sulut dengan menyentuh angka 87,89. Sedangkan untuk survey penilaian integritas (SPI) kota Tomohon tahun 2023 masuk pada kategori terbaik ketiga se Sulut dengan capaian nilai sebesar 76,49.
“Walikota Tomohon Caroll Senduk mengatakan, Pemkot Tomohon terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Tentu salah satunya dalam pencegahan korupsi melalui peningkatan capaian nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Koordinasi Supervisi Bidang Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ” ujar Walikota Senduk.
Hal ini menjadi wujud capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola terus menunjukkan perbaikan.
Adapun Delapan area intervensi program MCP tersebut, yaitu terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan BMD.
Lanjut Walikota Tomohon Caroll Senduk mengatakan prestasi ini menunjukan keberhasilan Pemkot Tomohon dalam melakukan evaluasi dan perbaikan atas sistem tata kelola organisasi perangkat daerah (OPD).
“Pencapaian ini berkat sinergitas semua stakeholder. Kami berharap capaian MCP ini terus bergerak naik,” harap Caroll Senduk para awak media pemkot Tomohon usai kegiatan tersebut.
Diketahui, Monitoring Center For Prevention merupakan monitoring capaian kinerja program koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi (korsupgah) yang dilaksanakan oleh KPK RI pada pemerintah daerah di seluruh Indonesia, yang meliputi delapan area intervensi sebagai bagian Reformasi Birokrasi secara Nasional.
(Hendro)
