Ketua Dewan Sophia Antou Dampingi Pj Bupati Mitra Denny Mangala Terima LHP Kinerja APBD dan JKN dari BPK Sulut

Manado,BeritaOnlineLokal.com – Penjabat (Pj) Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Ir. Denny Mangala, M.Si, bersama Ketua DPRD Mitra, Sophia Antou, SE, menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Semester II Tahun 2024 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Senin (13/1/2025).

Acara yang melibatkan tujuh kabupaten/kota di Sulawesi Utara ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan program JKN.

Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Dr. Arif Fadillah, SE, AK, MM, CSFA, CA, ERMAP, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan guna mengidentifikasi permasalahan dalam pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional.

“Selain itu, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menyelesaikan masalah yang menghambat pelayanan JKN kepada masyarakat,” ujar Fadillah.

Temuan Penting BPK

BPK mencatat sejumlah temuan penting terkait pengelolaan keuangan daerah. Di antaranya adalah:

Penganggaran penerimaan daerah yang belum sepenuhnya terukur secara rasional.
Pengelolaan kas daerah yang belum optimal dalam mendanai belanja daerah.
Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi mandatory spending yang belum memenuhi batas alokasi yang telah ditentukan.
Fadillah berharap temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepala daerah dan DPRD untuk meningkatkan pengawasan serta menyusun kebijakan yang lebih tepat.

“Tujuannya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APBD serta memastikan keberlanjutan pelayanan kesehatan melalui program JKN,” katanya.

Menanggapi temuan BPK, Pj Bupati Denny Mangala menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan terkait pengelolaan keuangan daerah.

Ia berkomitmen untuk menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai acuan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi dan pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tentu akan lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Rasionalitas dalam setiap langkah keuangan akan menjadi fokus utama kami,” tegas Mangala.

Menurut Mangala, catatan BPK menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih terukur dan akuntabel.

“Urgensi dari hasil pemeriksaan ini adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas demi kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Kehadiran Pejabat Mitra

Selain Bupati dan Ketua DPRD, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Minahasa Tenggara, David Lalandos, AP, MM; Inspektur Daerah, Marie Makalouw; serta Kepala Dinas Kesehatan, dr. Tommy Soleman.

Kehadiran para pejabat tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk berkolaborasi dalam memperbaiki tata kelola keuangan dan pelayanan publik.

Acara penyerahan LHP ini diharapkan menjadi momentum bagi seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara untuk memperbaiki kinerja pengelolaan keuangan dan memastikan pelaksanaan JKN berjalan sesuai dengan harapan.

Peliput : */Dirga