Manado, Berita Online Lokal.Com- DPRD Provinsi Sulut menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan Gubernur terhadap Ranperda Provinsi Sulut tentang APBD TA.2026 serta Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap 3 buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan atau jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi, Senin (24/11/2025) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.
Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen dalam pengantarnya memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Golongan Karya untuk membacakan pemandangan umum fraksi.
Jubir F-PG Razki Mokodompit saat membacakan pandangan umum fraksi mengatakan, fraksi Partai Golkar mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi menutupi kekurangan anggaran APBD tahun 2026.
Menurutnya, menurunnya APBD Tahun 2026 maka penghematan adalah salah satu solusi, namun tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan rakyat Sulut.
“Fraksi Partai Golkar juga menyakini Gubernur dan Wagub dapat mengatasinya dengan jaringan di Pemerintah Pusat,” jelas Razki Mokodompit.
Razki Mokodompit juga menyentil terkait Ranperda perubahan nama perusahaan daerah dari PT Membangun Sulut Hebat perseroan daerah menjadi PT Membangun Sulut Maju perseroan daerah mengingatkan antara lain, penyesuaian UU nomor 23 tahun 2014 dan PP 44 tahun 2017.
“Menyesuaikan regulasi merupakan kewajiban dasar agar oprasional BUMD tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan peraturan yang berlaku,” tegas Mokodompit. (JoTam)
