BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Keputusan DPRD Kota Bitung Tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bitung tahun anggaran 2024 berlangsung alot.
Bertempat di Ruang Sidang Kantor DPRD Bitung, Senin (19/5/2025), rapat tersebut diwarnai aksi Walk Out tiga dari empat punggawa Fraksi Partai Nasdem, yakni Alexander Wenas, Handry Anugerahang dan Keegan Kojoh. Sementara Ramlan Ifran sejak awal terlihat tidak hadir.
Alexander Wenas yang juga masuk dalam komposisi Pansus LKPJ Wali Kota Bitung Tahun 2024 menyampaikan tindakan tersebut sebagai bentuk protes atas berbagai kejanggalan dalam proses pembahasan di tingkat Pansus.
Wenas menuding, bahwa penyusunan rekomendasi terlalu dipaksakan dan menodai nilai demokrasi. “Saya protes, karena hingga rapat terakhir, draft rekomendasi belum ada di tangan kami. Padahal, dokumen tersebut sangat penting untuk bahan evaluasi ,” bebernya.
Ia pun menegaskan, bahwa Fraksi Nasdem tidak akan bertanggung jawab terhadap isi rekomendasi LKPJ karena tanpa keterlibatan penuh semua anggota. “Jika dipaksakan tanpa kajian mendalam, kami tidak ingin ikut serta dalam sesuatu yang berpotensi bermasalah di kemudian hari,” tegasnya.
Wenas dengan lantang menambahkan, bahwa Fraksi Partai Nasdem banyak menampung keluhan warga yang hak-haknya belum terpenuhi. Selain itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi maupun hukum, termasuk persoalan aset yang belum tersertifikasi.
“Termasuk adanya kejanggalan tidak disahkannya APBD Perubahan Tahun 2024 yang sangat berdampak bagi Kota Bitung. Selain itu, pembelian lahan dan bangunan yang sudah menjadi Kantor Dinas Pemadam Kebakaran, namun hingga saat ini belum menjadi aset Pemkot Bitung karena terkendala sertifikat. Ini menunjukkan masalah yang sangat serius,” tukasnya.
