BITUNG, BERITA ONLINE LOKAL – Walaupun pesta demokrasi masih jauh, tapi persiapan dan pembahasan strategi politik sudah dilakukan Partai Perindo Sulut.
Hal ini dibuktikan saat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi bersama 15 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten/Kota dan Anggota DPRD se-Sulut, Senin (12/1/2026) di Sekretariat DPW Perindo Sulut.
Tak ketinggalan, para pengurus DPD Perindo Bitung yang dinahkodai sang tangan dingin, Devie Honce Barakati juga ikut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Ya benar, kami (jajaran pengurus) DPD Perindo Bitung ikut hadir. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW Perindo Sulut, Bapak Rudy Meyvo Rumengan,” ucapnya saat dikonfirmasi awak media, Selasa (13/1/2026).
Devie yang juga anggota DPRD Kota Bitung mengatakan, bahwa rapat perdana di Tahun 2026 ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan penguatan Partai Perindo menuju perhelatan politik mendatang.
Ia pun membeberkan, bahwa Ketua DPW Perindo Rudy Meyvo Rumengan menegaskan seluruh DPD Partai Perindo se-Sulut harus tetap solid agar pencapaian bisa terwujud dalam pesta politik mendatang.
“Nah, untuk menjawab hal tersebut, beliau menghimbau agar Partai Perindo harus merapatkan barisan, hingga pembenahan struktur agar lebih kuat dan terukur,” beber Devie.
Tak hanya itu, Devie juga membeberkan, bahwa Ketua DPW Sulut, Rudy Meyvo Rumengan tak henti-hentinya mengingatkan seluruh kader partai untuk tetap bekerja untuk rakyat.
Kerja-kerja politik seharusnya tidak hanya hadir menjelang kontestasi pemilu lima tahunan, tetapi hadir setiap hari dalam kehidupan masyarakat.
“Politik hadir setiap hari, bukan lima tahun sekali. Politik yang mendengar sebelum berbicara. Politik yang transparan karena kepercayaan harus dihasilkan. Politik yang merangkul semua, no one is left behind,” bebernya.
Devie yang juga Ketua Bapemperda DPRD Bitung, menambahkan Ketua DPW Perindo Sulut meminta para kader yang saat ini telah memiliki jabatan politik agar terus bekerja lebih keras dan memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai ke masyarakat bawah.
“Kita wajib kerja keras untuk memastikan arah agar bisa dieksekusi di lapangan, memastikan kebijakan bisa dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan. Dan tentunya mendukung program pemerintah, baik Pusat, Provinsi hingga Kabupaten/Kota,” tutupnya.
