Manado, Berita Online Lokal.Com- Dana penyertaan modal PT Bank SulutGo (BSG) kembali menjadi topik hangat dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut, Rabu (5/8/2026).
Pembahasan dana penyertaan modal PT Bank SulutGo (BSG) ini mencuat setelah pihak Komisaris dan Direksi mengusulkan permohonan kepada Banggar dengan tujuan diharapkan dapat memperkuat modal dan upaya mendapatkan kembali kendali penuh atas management perbankan daerah.
Menariknya, dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 pihak Direksi BSG memaparkan urgensi penyertaan modal sebesar Rp 30 miliar dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut).
Direksi PT BSG menilai langkah penambahan modal bersifat penting guna membendung penurunan (dilusi) porsi saham Pemprov Sulut yang kini telah tergerus dari 38 persen menjadi 36,63 persen.
Perubahan posisi pemegang saham terjadi setelah pemerintah daerah dari Pemprov Gorontalo, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Gorontalo Utara yang gencar menyuntikkan modal baru ke BSG.
Bahkan isu kepemilikan saham dan tambahan modal ini diproyeksikan, untuk mengakselerasi pemenuhan batas modal inti minimum bank umum sebesar Rp 3 triliun.
Diperkirakan hingga pertengahan tahun 2026, modal inti BSG baru mencatatkan di angka Rp1,8 triliun, sehingga bank plat merah milik daerah ini masih terikat dalam skema Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama PT Mega Corpora.
”Kalau modal inti sudah mencapai Rp3 triliun, maka BSG dapat menyelesaikan KUB sehingga pengendalian bank sepenuhnya kembali berada di bawah pemerintah daerah,” jelas Dirut BSG, Revino Pepah.
Ketua Banggar DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen juga berharap agar persoalan dana penyertaan modal dapat diputuskan oleh Banggar dan TAPD agar posisi pemegang saham Pemprov Sulut di BSG dapat maksimal. (JoTam)
