Manado, Berita Online Lokal. Com- Pansus LKPJ Gubernur Tahun 2024 bersama Perangkat Daerah menemukan perbedaan anggaran yang tajam antara Sat Pol PP dan Biro Hukum.
Ini terungkap di rapat pembahasan LKPJ Pansus dengan Sat Pol PP dan Biro Hukum Kamis (10/4/2025) yang dilaksanakan di ruang rapat paripurna.
Anggota Pansus Cindy Wurangian mengatakan, dirinya selama menjadi anggota DPRD Sulut belum pernah duduk di komisi I, namun dirinya tertarik dengan perbedaan anggaran di Sat Pol PP sebesar Rp 31 Miliar, sedangkan untuk Biro Hukum hanya Rp 3 Miliar.
Menurutnya, perbedaan anggaran di kedua SKPD ini sangat mencolok, sekitar 1000 persen. Makanya perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pansus LKPJ sebagai fungsi pengawasan.
Baginya, Biro Hukum juga mempunyai beban kerja yang penting dan tinggi.Ini dibuktikan dengan seringnya Biro Hukum dipanggil pada pembahasan RDP di DPRD Sulut.
Bahkan Ketua Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan posisi bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi tugas Satpol-PP, apakah bersifat operasional atau koordinatif.
Sementara itu Kasat Pol PP Sulut Harly Kotambunan menagatakan, bidang Damkar mempunyai tugas penting dalam penanganan kebakaran atau pertolongan lainnya.
Bahkan pihaknya telah membuka pelayanan pos pengaduan 24 jam agar dapat diakses oleh publik ketika memerlukan bantuan atau pertolongan. (JoTam)
