Ratahan,BeritaOnlineLokal.com – Kali Pertama Wakil Bupati Kabupa ten Minahasa Tenggara (Mitra), Fredy Tuda menjadi Inspektur Upacara (Irup) di Peringatan OTonomi DAerah (OTDA)ke XXIX tahun 2025. Bertempat di halaman DPRD Kabupaten Mitra, Jumat 25 April 2025.
Kesempatan tersebut dihadiri oleh, Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda, Ketua DPRD Mitra Sophia Antou, SE, Wakapolres Mitra Wakapolres Mitra Kompol Sammy Pandelaki, Danramil Ratahan Kapten Arm N Lutani, Kejaksaan Negeri Amurang Mitra-Minsel, Asisten I Janny Rolos, ME, Asisten II Arnold Mokosolang, MM, Asisten III Ir. Elly Sangian, MM, para kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta seluruh ASN di jajaran Pemerintah Kabupaten Mitra.
Adapun tema yang diambil dalam peringatan OTDA ke XXIX tahun 2025 yang diangkat yaitu, Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri, yang dibacakan oleh Irup Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda mengatakan, marilah kita panjatkan puji syukur ke kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini Kita dapat hadir, pada acara “Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025” dalam keadaan sehat
wal’afiat.
“Melalui momentum yang berbahagia ini perkenankan Saya
menyampaikan salam sekaligus apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, para tokoh masyarakat, akademisi, insan pers, serta seluruh elemen bangsa yang telah berkontribusi nyata dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia,” Ujar Menpan yang dibacakan Wakil Bupati Mitra Fredy Tuda.
Lebih lanjut disampaikan Wabup, semangat kolaborasi dan partisipasi aktif dari berbagai pihak inilah yang menjadi pilar utama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang responsif, transparan, dan akuntabel.
“Pada beberapa kesempatan, Saya telah menegaskan bahwa, Indonesia adalah negara besar, bukan hanya dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk, melainkan juga dari keragaman budaya, suberdaya alam, dan potensi daerahnya,” pungkas Wabup.
Dikatakan Wabup, namun, kehebatan ini tidak akan banyak berarti jika tidak dibarengi dengan sinergi dan kolaborasi yang solid antar tingkatan pemerintahan. Maka dari itu, sinergi pusat dan daerah merupakan sebuah keharusan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana telah dituangkan dalam konstitusi kita. Berangkat dari hal tersebut serta dalam upaya menguatkan komitmen dan mengharmoniskan langkah kita bersama, maka pada Peringatan Hari Otonomi Daerah XXIX tahun 2025, diangkat sebuah tema yaitu: “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045”.
“Melalui momentum yang berbahagia ini Saya mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya jajaran pemerintah daerah di seluruh Indonesia, untuk terus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutur Wabup.
Pemilihan tema ini merupakan refleksi atas pentingnya
hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045. Hal ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang maju, mandiri, dan berdaulat yang tercermin dari keunggulan ekonomi, teknologi, pendidikan, dan kebudayaan dengan masyarakat yang
adil, makmur dan berakhlak mulia
“Mari kita jadikan otonomi daerah sebagai sarana untuk mempercepat pemerataan pembangunan, memperkuat integrasi nasional, serta meningkatkan daya saing daerah yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap
kemajuan bangsa secara keseluruhan,” ajak Wabup.
Hal-hal strategis yang yang perlu menjadi perhatian utama
bagi seluruh pihak baik di pusat maupun di daerah untuk
mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi
diantaranya:
1. Upaya mewujudkan swasembada pangan diantaranya
dengan menguatkan regulasi, dukungan anggaran dan
teknologi yang diiringi dengan penguatan sumberdaya
manusia pertanian, akses distribusi pemasarannya serta
mengotimalkan lahan pertanian;
2. Upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi
sumberdaya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan
dukungan kebijakan. Dengan upaya tersebut memberi
pengaruh signifikan dalam mengurangi impor energi serta
memperkuat ketahanan nasional yang mendukung
pembangunan berkelanjutan;
3. Pengelolaan sumberdaya air diantaranya melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi inovatif, penegakan hukum serta meyiapkan perangkat kebijakan yang signifikan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel,
bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan
berintegritas;
5. Mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka
lapangan kerja diantaranya melalui kemudahan memulai
bisnis dan akses permodalan, pengembangan ekonomi desa
dan sektor informal, memperluas investasi dan industri padat
karya, pelatihan dan peningkatan keterampilan,
pengembangan inkubator bisnis di kampus dan daerah,
dukungan UMKM dan koperasi, serta kolaborasi pemerintahswasta-akademisi;
6. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat dengan memfokuskan pada beberapa hal utama yakni pemerataan akses (infrastruktur, beasiswa, dan digitalisasi), peningkatan kualitas (guru, kurikulum, dan fasilitas), serta pengawasan dan keterlibatan publik. Termasuk di dalamnya memastikan peserta didik tercukupi asupan gizi melalui program pemberian makan bergizi gratis;
7. Upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau diperlukan pendekatan
menyeluruh yang melibatkan Pemerintah, pemerintah daerah,
tenaga medis dan masyarakat. Beberapa upaya strategis
yang dapat dilakukan diantaranya, penguatan sistem rujukan
dan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas sumberdaya
manusia kesehatan, digitalisasi layanan kesehatan,
penguatan jaminan kesehatan nasional, pencegahan dan
promosi kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan,
penanganan stunting dan gizi buruk;
8. Reformasi birokrasi dan penegakan hukum merupakan salah
satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk langkah
reformasi birokrasi dapat diawali dengan penyederhanaan
struktur dan prosedur, peningkatan kualitas sumberdaya
aparatur, penguatan akuntabilitas diantaranya melalui
penerapan e-government untuk transparansi pengelolaan
anggaran, penguatan sistem pengawasan internal, dan
mengembangkan kanal pengaduan masyarakat yang
terintegrasi.
“Tantangan dalam penyelenggaran pemerintahan dan
pembangunan yang kita hadapi tidaklah mudah, namun dengan kerja sama dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah saya yakin, kita bisa menghadapinya. Di sisi lain kita harus memperkuat koordinasi antar tingkatan pemerintahan untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil implementatif dan tepat sasaran di daerah. Kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan arah kebijakan nasional memerlukan
komitmen serta pemahaman yang sama mengenai prioritas
pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya menjadi pelaksana tetapi juga harus menjadi mitra aktif dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal agar Indonesia dapat berkembang secara adil dan merata,” ucap Wabup.
Dalam membangun sinergi antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tidak dapat dilepaskan dari derajat kapasitas dari masing-masing tingkatan pemerintahan karena merupakan salah satu faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif, mengelola pembangunan daerah dan mendukung implementasi kebijakan strategis nasional.
“Saya juga berpesan agar kita dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan
urusan dan meningkatkan pelayanan publik ditengah-tengah
tantangan dan dinamika yang ada. Penguatan kapasitas daerah menjadi hal yang harus dikedepankan dalam mengelola sumber daya, mendorong tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel serta meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna menghadirkan pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan,” terang Wabup.
Akhir Sambutannya menuturkan, sekali lagi kami ucapkan Selamat Selamat Hari Otonomi Daerah XXIX Tahun 2025. Semoga semangat otonomi daerah senantiasa menjadi motor penggerak bagi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih prima, dan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata di seluruh pelosok nusantara.
“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa
memberikan petunjuk, bimbingan, perlindungan dan pertolongan kepada kita semua dalam upaya membangun bangsa dan negara yang sama-sama kita cintai,” tutupnya.
Peliput : */Dirga
