Manado, Berita Online Lokal.Com- Penyalahgunaan tata kelola distribusi bahan bakar minyak (BBM) oleh mafia migas mendapat perhatianPemerintah dan aparat kepolisian serta DPRD Sulut.
Bahkan Pemerintah bersama aparat kepolisian, DPRD Sulut, Pertamina dan Hiswana Migas sepakat memperketat pengawasan serta memperbaiki tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Utara, melalui rakor yang dilaksanakan, Selasa (9/6/2026) di Mapolda Sulut.
Langkah ini dilakukan oleh Pemerintah dan Polda Sulut guna memastikan subsidi tepat sasaran kepada pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam rakor dibahas menyangkut penggunaan barcode subsidi yang banyak ditemui praktek penyimpangan dan tidak sesuai dengan data kendaraan pengguna.
Kegaiatan rakor yang dilaksanakan oleh Polda Sulut mendapat apresiasi dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Pricylia Rondo, yang menilai ada keseriusan dalam mengawal distribusi BBM bersubsidi di wilayah Sulut.
Pricylia Rondo juga menilai Polda Sulut aktif membangun koordinasi dengan sejumlah instansi terkait dalam menyelaraskan keseuaian komitmen guna mengawal tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
Komisi II DPRD Sulut juga menyatakan dukungan terhadap rencana operasi gabungan yang akan melibatkan sejumlah instansi guna mengecek kondisi distribusi BBM subsidi di SPBU maupun titik distribusi lainnya.
Publik juga mengharapkan langkah serius Polda Sulut dalam memberantas mafia migas di Sulut, dapat diperluas dengan ketegasan penindakan hukum oleh jajaran aparat jaksa dan hakim. (JoTam)
