Wakili Bupati Ronald Kandoli,Wakil Bupati Buka Secara Resmi Kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Ratahan,BeritaOnlineLokal.com – Wakil Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), Fredy Tuda, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Fredy saat mewakili Bupati Ronald Kandoli membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bertajuk “Kunci Transformasi Kinerja dan Eksistensi Badan Publik di Kabupaten Minahasa Tenggara”, yang berlangsung di Kantor Bappeda Mitra, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut diikuti para kepala OPD dan sekretaris di lingkungan  Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman sekaligus memperkuat komitmen setiap badan publik dalam menjalankan kewajiban keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini menjadi sarana untuk menyamakan persepsi mengenai pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), termasuk mekanisme uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakannya, Fredy Tuda menegaskan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi melalui Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Fredy Tuda, perkembangan teknologi dan derasnya arus komunikasi di era digital menuntut pemerintah untuk semakin responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat.

Pemerintah, kata dia, tidak hanya dituntut menjalankan program pembangunan, tetapi juga harus mampu menyampaikan informasi secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Apabila badan publik lambat menyediakan informasi yang benar dan terverifikasi, ruang publik akan mudah diisi oleh misinformasi maupun disinformasi yang dapat menghambat jalannya pembangunan daerah,” ujar Fredy Tuda.

Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah mengambil peran sebagai sumber informasi utama yang kredibel, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan, program, serta kegiatan pemerintah daerah.

Fredy Tuda juga menekankan pentingnya kesiapan para pengelola informasi di setiap OPD. Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari budaya kerja birokrasi, bukan sekadar kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia berharap seluruh peserta memanfaatkan kesempatan sosialisasi tersebut untuk berdiskusi dan berkonsultasi langsung dengan narasumber mengenai berbagai kendala teknis yang dihadapi di instansi masing-masing.

Pembahasan tersebut mencakup tata cara pengelolaan dokumentasi, penyusunan Daftar Informasi Publik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

“Hasil dari sosialisasi ini hendaknya tidak berhenti di ruang pertemuan ini saja, tetapi langsung diimplementasikan dalam tata kerja sehari-hari di kantor masing-masing,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berharap kualitas pelayanan informasi publik di seluruh perangkat daerah semakin meningkat. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses informasi yang lebih mudah, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terpercaya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara David H. Lalandos, AP, MM; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Silfia Makaenas, SE, MM; serta Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Sulawesi Utara Meydi Mamangkey, SE, yang sekaligus menjadi narasumber utama dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Peliput : */Dirga