Penulis: INNOR
BERITA ONLINE LOKAL, MINUT — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kembali memasuki fase penting dalam siklus pengelolaan keuangan daerah.
Bupati Joune Ganda mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 secara daring yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini menandai dimulainya proses audit oleh BPK RI di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditjen PKN) VI. Pertemuan berlangsung secara hybrid, terpusat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Bali dan diikuti secara daring oleh para kepala daerah dari wilayah masing-masing.
Dalam pemaparannya, tim BPK menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan, pendekatan audit yang akan digunakan, serta pentingnya dukungan penuh dari pemerintah daerah agar proses berjalan efektif, objektif, dan tepat waktu. Audit ini bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan instrumen pengawasan untuk memastikan pengelolaan anggaran publik berjalan sesuai aturan dan prinsip akuntabilitas.
Bupati Joune Ganda menegaskan kesiapan Pemkab Minahasa Utara menjalani seluruh tahapan pemeriksaan dengan sikap terbuka dan kooperatif. Ia menilai, audit BPK merupakan mekanisme kontrol yang sehat dalam tata kelola pemerintahan.
“Pemeriksaan ini adalah bagian dari upaya bersama menjaga integritas pengelolaan keuangan daerah. Kami siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan secara transparan,” ujar Joune.
Menurutnya, hasil audit nantinya tidak hanya dipandang sebagai penilaian administratif, tetapi juga sebagai cermin untuk memperbaiki sistem perencanaan, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Ia menekankan bahwa setiap rekomendasi BPK akan menjadi bahan evaluasi strategis bagi jajaran pemerintah daerah.
“Rekomendasi dari BPK akan menjadi pijakan bagi kami untuk terus berbenah. Targetnya jelas, menghadirkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efektif, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (**)
