Dua Komisioner KPU Sulut Resmi Jalankan Tugas TPD DKPP

BERITA ONLINE LOKAL, MANADO – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) mengukuhkan 204 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2022-2023 di Yogyakarta, Selasa (1/11/2022).

Yudia Ramli Sekretaris DKPP RI mengatakan, anggota TPD yang dilantik berasal dari setiap perwakilan 34 provinsi dengan rincian 68 orang dari unsur KPU Provinsi/KIP Aceh, 68 orang dari unsur Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan 68 orang dari unsur masyarakat.

Menariknya, dua punggawa Komisioner KPU Sulut Salman Saelangi dan Lanny Anggriani Ointu turut dilantik bersama unsur Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh dan Awaludin Umbola serta unsur eksternal Victory Rotti dan Taufik Pasiak sebagai TPD DKPP Sulut.

Yudia Ramli menambahkan, dasar pembentukan TPD DKPP yaitu ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, “Bahwa dalam melaksanakan tugasnya, DKPP dapat membentuk Tim Pemeriksa Daerah di setiap provinsi yang bersifat ad hoc”.

Sementara itu ada juga payung hukum lainnya yaitu, Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tim Pemeriksa Daerah.

Lanjutnya, Pasal 6 Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2019 berbunyi, TPD memiliki wewenang untuk memeriksa dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi/Panwaslih Provinsi Aceh, dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota.

Dijelaskannya, pembentukan TPD dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari banyaknya aduan dan penanganan KEPP di daerah.

“TPD dibentuk secara resmi melalui Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah,” jelas Sekretaris DKPP RI. (JoTam)