Jakarta,BeritaOnlineLokal.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara (Mitra) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
Hal ini ditandai dengan kunjungan kerja Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli bersama Wakil Bupati Fredy Tuda ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (9/1/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada optimalisasi kinerja pemerintahan daerah, khususnya terkait Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Pertemuan berlangsung di Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD), Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri.
Rombongan Pemkab Minahasa Tenggara diterima langsung oleh Direktur EKPKD Kemendagri, Dr. Heriyandi Roni, M.Si. Audiensi berlangsung konstruktif dan membahas berbagai indikator kinerja pemerintahan yang menjadi penilaian nasional terhadap daerah.
Bupati Ronald Kandoli menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah strategis untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Minahasa Tenggara berjalan sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ia menilai evaluasi LPPD menjadi instrumen penting dalam memperbaiki kualitas layanan publik serta tata kelola administrasi pemerintahan.
“Fokus utama kami adalah memperbaiki poin-poin yang masih kurang agar pelayanan publik dan administrasi pemerintahan di Minahasa Tenggara semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Ronald Kandoli dalam pertemuan tersebut.
Menurutnya, berbagai masukan dan rekomendasi dari Direktorat Evaluasi Kinerja Kemendagri akan menjadi acuan kerja yang sangat penting bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.
Dengan demikian, setiap OPD diharapkan mampu melakukan pembenahan secara terukur dan berkelanjutan.
Sementara itu, pihak Direktorat EKPKD Kemendagri menyambut positif langkah proaktif pimpinan daerah Minahasa Tenggara yang secara langsung melakukan koordinasi dan konsultasi terkait hasil evaluasi kinerja pemerintahan.
Pendekatan ini dinilai mencerminkan keseriusan kepala daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Direktur EKPKD Dr. Heriyandi Roni menyampaikan bahwa koordinasi yang intens antara pemerintah daerah dan Kemendagri sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas serta kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik ke depan.
Kunjungan kerja ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan capaian status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2026.
Pemkab Mitra menargetkan peningkatan skor evaluasi LPPD sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
