Ratahan,BeritaOnlineLokal.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan persetujuan bersama terhadap Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2025-2029, Selasa (15/4/2025) di ruang sidang DPRD Minahasa Tenggara.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minahasa Tenggara Sophia Antou, didampingi Wakil Ketua Katerien Mokodaser. Hadir pula Sekretaris Daerah David Lalandos beserta jajaran asisten, staf ahli, tim pakar DPRD, dan seluruh kepala perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama yang terjalin antara eksekutif dan legislatif dalam merampungkan tahapan penting penyusunan RPJMD tersebut.
“Sejak penyampaian pengantar Ranwal RPJMD 2025-2029, para pimpinan dan anggota dewan telah memberikan perhatian serius, sehingga proses pembahasannya dapat berjalan dengan baik, penuh semangat, kebersamaan, dan keakraban,” ujar Kandoli.
Ia menegaskan, seluruh usulan, pendapat, dan saran dari anggota dewan selama pembahasan telah menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami pun telah berupaya menjawab setiap pertanyaan yang diajukan. Saya percaya, dinamika yang terjadi dalam proses pembahasan justru memperkuat kesimpulan bersama, bahwa tujuan kita satu yaitu untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik dan demi kesejahteraan masyarakat Minahasa Tenggara,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bupati Ronald Kandoli mengajak seluruh pihak untuk terus membangun komunikasi yang konstruktif dan memperkuat sinergitas antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai mitra penyelenggara pemerintahan.
“Kita semua harus berkomitmen melakukan perbaikan dan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang ada. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD,” pungkasnya.
Ranwal RPJMD 2025-2029 yang telah disetujui bersama ini akan menjadi dasar dalam tahapan penyusunan selanjutnya. Masukan dan pandangan legislatif juga akan menjadi acuan strategis bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.
