BERITA ONLINE LOKAL, AMURANG– Masyarakat Wajib pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan dimintakan agar dapat memanfaatkan keringanan membayar pajak Penghapusan denda (PBB-P2) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan yang dilaksanakan Oleh Pemkab Minahasa Selatan Perpanjangan waktu penghapusan denda PBB diberikan sampai 30 November 2023 dan jika Lewat dari perpanjangan, maka denda akan diperhitungkan kembali.
Bupati Minahasa Selatan Bpk. Franky Donny Wongkar, SH melalui Kaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kab. Minsel Melky Manus, S.STP menyampaikan bahwa Penghapusan denda PBB ini adalah kebijakan Pemkab Minsel untuk membantu dan memotivasi masyarakat selaku wajib pajak utk membayar Pajak PBB sebagai PAD yang digunakan utk Pembangunan Daerah, Perpanjangan waktu penghapusan denda PBB diberikan sampai 30 november 2023 dan jika Lewat dari perpanjangan, maka denda akan diperhitungkan kembali, Pungkasnya
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan istilah PBB-P2 adalah jenis pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan. Adanya pengenaan PBB ini karena kepemilikan hak, penguasaan, dan perolehan manfaat terhadap suatu tanah, bumi dan bangunan. Disebutkan dalam Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2022 bahwa “Objek PBB-P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
Sumber: Gina/KOMINFO
