Peliput: RONNI ASSA
BERITA ONLINE LOKAL, MINUT – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) menegaskan posisinya sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan berlevel tinggi dan berkomitmen penuh untuk terus melaju ke depan tanpa kompromi.
Penegasan tersebut disampaikan langsung Bupati Joune Ganda saat memimpin Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Pakta Integritas, serta Komitmen Kinerja Inovatif dan Prestasi Perangkat Daerah, yang digelar di Aula Pendopo Kantor Bupati Minut, Senin (26/1/2026).
Dalam arahannya, Bupati Joune Ganda menekankan pentingnya kesamaan cara pandang dan keselarasan visi seluruh pimpinan perangkat daerah. Menurutnya, dinamika pemerintahan saat ini menuntut kepemimpinan OPD yang tidak hanya bekerja rutinitas, tetapi mampu beradaptasi dengan tantangan global, berpikir inovatif, serta berorientasi pada hasil nyata.
“Minahasa Utara sudah sering mencatat prestasi dan mendapat pengakuan. Artinya, kita tidak lagi berada di level bawah. Kita sudah di level tinggi. Karena itu, tidak ada ruang untuk mundur. Fokus kita hanya satu, melangkah ke depan,” tegas Joune Ganda.
Ia menilai tiga dokumen yang ditandatangani seluruh kepala OPD bukan sekadar formalitas administratif, melainkan komitmen moral dan profesional dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada pelayanan publik.
Lebih jauh, Joune Ganda menyoroti inovasi dan prestasi sebagai pilar utama keberlanjutan kinerja daerah. Ia mengungkapkan bahwa Minahasa Utara saat ini telah masuk kategori kabupaten sangat inovatif, sebuah capaian strategis yang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.
“Inovasi tidak boleh berhenti pada ide atau lomba. Harus ada dampak langsung. Masyarakat harus merasakan manfaatnya, dan daerah harus bergerak lebih maju,” ujarnya.
Ia juga mendorong setiap OPD untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses inovasi, sehingga kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Selain inovasi, isu kemandirian fiskal menjadi penekanan serius dalam arahan Bupati. Joune Ganda menyampaikan bahwa pemerintah pusat mendorong daerah untuk mengurangi ketergantungan pada transfer keuangan dan secara bertahap meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk itu, seluruh OPD yang memiliki potensi pendapatan diminta bekerja lebih fokus dan terukur. Bahkan, ke depan Pemkab Minahasa Utara berencana menggandeng BPK dan BPKP guna menghitung potensi riil PAD sebagai dasar penetapan target yang lebih realistis dan akuntabel.
“Tidak ada pilihan lain selain meningkatkan pendapatan daerah. OPD yang tidak mampu mencapai target akan dievaluasi,” tandasnya. (**)
