BERITA ONLINE LOKAL, MINUT – Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) berlangsung di Ruang Rapat Wakil Bupati Minut, Kamis (21/5/2026).
Rakor dipimpin Asisten II Pemkab Minut, Robby Parengkuan, dan dihadiri Staf Ahli Bupati, para Asisten, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), pihak puskesmas, pemerintah kecamatan, hingga mitra penyedia layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Kita bahas banyak hal, terutama berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Kita libatkan semua stakeholder terkait untuk mencari solusi demi kelancaran program ini,” ujar Robby Parengkuan.
Ia mengungkapkan, percepatan operasional SPPG di wilayah kepulauan dan daerah terpencil menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Saat ini tercatat ada 14 titik SPPG di wilayah terpencil dan tujuh di antaranya sudah dievaluasi tetapi belum beroperasi,” katanya.
Menurut Robby, program MBG tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik, tetapi juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak stunting dan kurang gizi.
Di wilayah daratan sendiri, sudah terdapat 13 titik SPPG yang beroperasi, meski satu di antaranya masih dalam tahap persiapan.
“Kita dorong seluruh SPPG yang terdaftar agar segera beroperasi dengan memenuhi semua persyaratan,” tambahnya.
Tak hanya soal distribusi makanan bergizi, rakor juga membahas persoalan teknis seperti kelistrikan dan pengelolaan sampah di lokasi SPPG.
“Ada beberapa lokasi yang mengalami pemadaman listrik, sehingga kita cari solusi bersama termasuk kebutuhan solar sebagai alternatif operasional. Untuk sampah, kami koordinasikan dengan DLH terkait pengangkutan dan pembuangannya,” jelas Robby.
Ia menegaskan seluruh mitra wajib memenuhi standar kesehatan dan lingkungan, mulai dari kualitas air, kebersihan dapur, hingga mutu makanan yang disajikan.
“IPAL harus sesuai standar karena berpengaruh terhadap lingkungan sekitar. Begitu juga kualitas makanan, semuanya wajib memenuhi standar higienis dari Dinas Kesehatan,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Koordinator Wilayah SPPG Minut, Ricky Ngantung, mengakui masih ada sejumlah wilayah yang belum terjangkau program MBG, seperti Kecamatan Kema, Likupang Selatan, Likupang Barat, dan sebagian wilayah Wori.
“Banyak SPPG masih dalam tahap persiapan karena terkendala administrasi maupun pembangunan,” ujarnya.
Ricky juga menyoroti adanya dugaan titik pembangunan SPPG fiktif yang sudah lebih dulu dilaporkan ke sistem Badan Gizi Nasional.
“Ada informasi titik yang belum ada pembangunan tetapi sudah menawarkan lokasi. Seharusnya pengajuan dilakukan setelah ada mitra yang benar-benar siap,” ungkapnya.
Menurutnya, pada 2026 BGN mulai memperketat standar operasional SPPG dibanding tahun sebelumnya yang lebih fokus pada percepatan program.
“Kalau infrastrukturnya belum lengkap seperti filter air atau IPAL, sekarang tidak langsung diloloskan. Tahun ini fokusnya kualitas,” tandasnya. (INNOR)
